Ibukota Indonesia pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak DKI Jakarta yaitu di Ibukota Pusat itu sudah ada 50.000 dolar AS
Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah Ibukota Indonesia hingga Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah dilakukan lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota yaitu dalam Ibukota Indonesia Pusat itu sudah ada 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi DKI Jakarta itu telah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” kata Airlangga pada waktu Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian ke Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat miliki pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita bisa jadi mengawasi daerah-daerah terus ke bawah juga per wilayah, itu yang angkanya telah tinggi. Nah satu di antaranya kemarin beberapa kabupaten ke Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah ke Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga menyatakan daerah-darah yang dimaksud harus untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di dalam setiap wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, beliau menganggap pembagian merata masih bermetamorfosis menjadi tantangan Nusantara agar dapat menghadirkan area lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan beragam indikator tersebut, Airlangga optimistis Negara Indonesia mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama lalu Pembangunan Perekonomian (OECD) dengan cepat dan juga lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah ada comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak ada start from zero, oleh sebab itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga mengupayakan pemerintah tempat fokus memaksimalkan kemungkinan sektor wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), beliau mengakui bahwa langkah Nusantara tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah ada mendapat cantolan payung urusan politik pada bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada ada cantolan-nya, juga dengan demikian diharapkan kita mampu menjalankan best practice yang dimaksud diwujudkan oleh OECD," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa ketika ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesi merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan yang disebutkan peringkat daya saing Nusantara menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini telah diakui oleh beberapa negara di dalam dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Indonesi sedang fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar serta kondisi keanggotaan penuh OECD. Memorandum yang disebutkan akan berubah menjadi alat bagi Indonesi untuk menyampaikan terhadap dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor di "steering commitee" OECD. Memorandum yang mana disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya rute aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang dimaksud terkait dengan 26 sektor yang dimaksud untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
Artikel ini disadur dari Airlangga klaim Jakarta hingga Kaltim sudah lolos “middle-income trap”
