Jakarta – Kaukus Indonesi untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah pergerakan kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya di menyerang serta menebar teror terhadap akademisi yang mana sedang menyalahkan penguasa. Metodenya acapkali dalam bentuk serangan siber dalam media sosial.
“Buzzer secara bukan secara langsung dapat menyudutkan pergerakan siswa yang tersebut kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang digunakan juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi serta Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas aksi sipil dari insan kampus.
Fenomena pergerakan pendengung mulai masif sejak 2019, saat pemerintah juga parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, kemudian Penerangan Sektor Bisnis lalu Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang dimaksud membantu pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok rakyat sipil yang digunakan menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif pada saat rakyat sipil mencela pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak cuma menyerang aktivis juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk membantu kebijakan pemerintah yang keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer sudah ada beliau amati sejak lama. Lantaran ulah merekan yang dimaksud mengancam juga mengintimidasi aksi pelajar atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang dimaksud sedang dikampanyekan pelajar beberapa waktu lalu.
Saat aksi ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria mengamati terdapat beberapa komentar buzzer di media sosial yang digunakan terkesan menyudutkan langkah pelajar untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran akibat para pakar dan juga peserta didik atau mereka itu yang dimaksud masuk di kelompok kritis, akan terus disudutkan juga pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer belaka satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang dimaksud ditemukan oleh KIKA. Empat model ini dalam antaranya; serangan terhadap aksi mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Bidang kedokteran Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang tersebut fokus terhadap advokasi permasalahan sumber daya alam, kemudian polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis hambatan itu terpotret pada 27 jenis persoalan hukum yang mana sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di pertarungan tahunan yang dijalankan ke Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang mana acapkali menimpa akademisi berjalan terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang digunakan dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau dan juga mengontrol aktivitas sipil ke media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik dan juga penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan lalu pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang digunakan lebih lanjut luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital juga kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang melemah. Represi terhadap kebebasan akademik lalu pers dapat berubah jadi bagian dari strategi urusan politik kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 juga dalam tahun-tahun mendatang, sanggup tambahan transparansi lalu akuntabilitas pada penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut menggalakkan adaptasi insan kampus dan juga warga sipil pada membentengi kebebasan akademik yang dimaksud sedang tertekan akibat serangan, ancaman, juga intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
