Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR kemudian pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui keterang tertoreh pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang digunakan sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan lalu perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang dimaksud juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang disebutkan juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi di parlemen.
Maka dari itu, kata dia, proses Pansus haji tak mempunyai motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang tersebut ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, juga konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohonkan agar PBNU tak penting bergabung campur di urusan urusan politik yang dimaksud sedang berjalan di DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang digunakan dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan melawan dugaan penyelewengan kebijakan yang digunakan dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa jadi merasakan kegunaan peningkatan pelayanan haji apabila Pansus mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengemukakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tiada ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami mengawasi tidak ada ada yang dimaksud bisa jadi dijadikan alasan yang tersebut cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu di konferensi pers usai rapat pleno NU di dalam DKI Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti diambil Antara.
Gus Yahya menyebutkan kebijakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan sikap adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan juga permasalahan lain yang tersebut sebetulnya bukan terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
