Jakarta – Penjabat Pemimpin wilayah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, otoritas Provinsi Ibukota pada waktu ini sedang mengkaji inovasi konsep kawasan pada sekitar Monumen Nasional (Monas), yakni Jalan Medan Merdeka Utara, Timur, Selatan, lalu Barat. Kajian itu dijalankan bersatu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lalu Kementerian Keuangan.
“Di kemudian hari apabila IKN benar-benar sudah ada bermetamorfosis menjadi ibu kota, yang dimaksud tadi saya ungkapkan wilayah Monas juga sekitarnya, Istiqlal sampai dengan Bundaran HI, itu akan menjadi area potensial untuk direalisasikan investasi,” kata Heru Budi pada membuka DKI Jakarta Investment Festival pada kawasan Kuningan, Ibukota Indonesia Selatan, Jumat, 6 September 2024.
Heru Budi mengatakan, inovasi peruntukan kawasan di dalam sekitar Monas bermetamorfosis menjadi kawasan komersial itu sekarang ini berada dalam terus digodok oleh pemerintah. Pada waktunya, ia mengemukakan hasil kajian itu akan disampaikan Pemprov terhadap pemerintah pusat, masyarakat, juga investor. Dia juga meminta-minta dukungan Menteri Penanaman Modal Rosan Roeslani, yang tersebut turut hadir pada acara itu, untuk mampu mempermudah proses ini.
Karena itu, Heru Budi mengungkapkan ia mengundang para pemodal untuk datang dan juga menjajaki berubah-ubah proyek potensial yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lalu Badan Layanan Usaha Daerah.
Jakarta sampai pada waktu ini masih berstatus Ibu kota, meskipun Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta atau UU DKJ, telah dilakukan disahkan beberapa bulan yang dimaksud lalu. Pemindahan Ibu Pusat Kota Negara dari Ibukota ke IKN, sesuai aturan, memang sebenarnya diperlukan disahkan melalui surat langkah Presiden.
Tidak kunjung ditandatanganinya Keppres IKN muncul beriringan dengan prakiraan mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu dapat membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga mempunyai kegiatan prioritas seperti makan bergizi gratis.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rupiah 72 triliun untuk perkembangan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rupiah 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni ketika rapat dengan Komisi II DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah ada menyiapkan Rupiah 71 triliun untuk menjalankan acara makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di dalam akun Bendahara Umum Negara akibat belum ada pos anggarannya.
Daniel A. Fajri berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Kaji Perubahan Kawasan Monas Menjadi Zona Komersial
