Jakarta – Pakar serta ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menjelaskan persoalan persetujuan penambahan anggaran kementerian setelahnya Rancangan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara atau RAPBN disepakati, menunjukkan tak optimalnya di proses perencanaan awal.
Achmad mengungkapkan apabila anggaran terus-menerus ditambah ke luar waktu perencanaan, hal ini menciptakan ketidakpastian di pengelolaan keuangan negara kemudian memiliki kemungkinan mengganggu prioritas pembangunan yang sudah ada ditetapkan.
Menurut dia, yang ideal adalah seluruh keperluan kementerian kemudian lembaga telah dipertimbangkan secara matang pada pada waktu penyusunan RAPBN. “Sehingga tidaklah penting ada pengajuan tambahan yang signifikan pada luar waktu tersebut,” kata Achmad, melalui aplikasi mobile perpesanan pada Minggu, 8 September 2024.
Dalam RAPBN 2025, anggaran kementerian sudah ada disepakati Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hampir semua kementerian mengajukan tambahan anggaran lagi ke DPR—dan Dewan kembali menyetujui permintaan tersebut.
Menurut Achmad, jikalau setiap kementerian terus meminta-minta tambahan anggaran ke berada dalam jalan, ini mengindikasikan tahapan perencanaan anggaran tiada dijalankan dengan baik. “Permintaan anggaran tambahan sanggup jadi bukan didasarkan pada keperluan mendesak yang dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tutur dia.
Melainkan permintaan tambahan anggaran itu, ia berujar, lebih lanjut pada keinginan setiap kementerian menambah prasarana internal atau privilege bagi pegawai pemerintah. Selain itu, penambahan anggaran setelahnya perencanaan awal bisa jadi menciptakan ketidakadilan alokasi anggaran.
“Di mana sektor-sektor penting yang digunakan seharusnya mendapatkan prioritas, seperti peningkatan daya beli masyarakat, atau program-program kesejahteraan sosial, justru terabaikan,” kata staf pengajar Fakultas Perekonomian dan juga Bisnis UPN Veteran Jakarta, itu.
Menurut beliau sebaiknya pemerintah kemudian DPR menegaskan bahwa anggaran yang digunakan sudah ada disepakati pada awal harus dihormati serta dijalankan dengan optimal. Serta hanya sekali pada perkara darurat atau keinginan yang tersebut benar-benar mendesak tambahan anggaran mampu dipertimbangkan. “Pemerintahan Prabowo harus berhati-hati pada menyetujui tambahan anggaran yang mana diajukan oleh bermacam kementerian,” ujarnya.
Dia menjelaskan, meskipun keperluan operasional setiap kementerian penting, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk berubah-ubah hal yang tersebut segera berdampak pada warga luas. Seperti peningkatan daya beli kemudian kesejahteraan ekonomi.
“Penambahan anggaran yang mana terus-menerus, khususnya apabila lebih banyak sejumlah diarahkan untuk meningkatkan prasarana atau previlese bagi pegawai pemerintah, dapat membebani APBN tanpa memberikan khasiat nyata yang dimaksud dirasakan oleh masyarakat,” ucap dia.
Artikel ini disadur dari Ekonom Minta Prabowo Hati-hati Soal Tambahan Anggaran Kementerian
