Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) setuju menyebabkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan menghadapi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU Kementerian Negara ke Rapat Paripurna DPR. RUU itu disetujui di rapat pengambilan langkah yang dimaksud diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat pada Hari Senin malam, 9 September 2024 pasca seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.
“Kami minta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan RUU tentang Kementerian Negara dapat diproses lebih tinggi lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto di rapat pengambilan kebijakan itu.
Sembilan fraksi menyetujui RUU yang disebutkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga Menteri Hukum lalu Hak Asasi Orang Supratman Andi Agtas.
Alasan Baleg DPR Sebut RUU Kementerian Dibahas Singkat
Wihadi mengutarakan RUU Kementerian Negara dibahas secara singkat sebab daftar inventarisasi kesulitan (DIM) yang tersebut berisi muatan tentang inovasi tiada terlalu banyak. Meski demikian, kata dia, tahapan pembahasan RUU itu dalam Baleg DPR bersifat transparan. Ada beragam pendapat yang tersebut disampaikan oleh para Anggota DPR.
“Seluruh fraksi mengawasi ini untuk kepentingan negara kita, lalu dibutuhkan perubahan,” kata Wihadi.
Adapun pembahasan RUU Kementerian Negara itu tuntas di satu hari ke Baleg DPR RI. Pada Senin, Baleg DPR mengatur tiga rencana rapat, yang tersebut diakhiri dengan rapat pengambilan langkah dalam di malam hari hari.
Dia menyebutkan RUU itu telah lama bergulir dan juga pemerintah pun telah memberikan DIM. Sehingga, kata dia, tidak ada ada alasan bagi pihaknya untuk tidak ada mendiskusikan RUU tersebut. “Pembahasannya per pasal, seperti tadi yang tersebut kita lihat dinamikanya sangat terbuka serta tak terlalu banyak,” kata dia.
Setelah itu, kata dia, Baleg DPR akan bersurat ke Pimpinan DPR perihal persetujuan RUU itu dibawa ke tingkat selanjutnya. Namun beliau belum bisa saja menegaskan jadwal rapat paripurna untuk pengesahan RUU itu bermetamorfosis menjadi undang-undang.
RUU Kementerian Disahkan Paling Lambat Sebelum 30 September
Adapun Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi memaparkan RUU Kementerian Negara akan disahkan paling lambat sebelum 30 September 2024, atau sebelum masa jabatan Anggota DPR periode 2019-2024 berakhir.
Pria yang mana akrab disapa Awiek ini membuka potensi RUU itu akan segera dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk mampu disahkan berubah menjadi undang-undang. Menurut dia, Rapat Paripurna DPR diselenggarakan setiap Selasa atau Kamis.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Ragam Pernyataan Baleg DPR Soal Pembahasan RUU Kementerian Negara
