Jakarta – Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesi Khafidlul Ulum memandang rencana pembentukan kabinet zaken oleh presiden terpilih Prabowo Subiantohanya sebagai gimik kebijakan pemerintah belaka.
“Rencana itu akan sulit terwujud lalu hanya saja gimik kebijakan pemerintah semata agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang mana baik, kritis mengatur negara, juga memberi pelayanan yang digunakan baik bagi rakyat,” kata Ulum di informasi resminya pada Jumat, 13 September 2024.
Analis komunikasi kebijakan pemerintah itu menganggap wacana kabinet zaken bertentangan dengan realita urusan politik pada lapangan. Seharusnya, Ulum menuturkan, zaken kabinet diisi oleh para profesional yang dimaksud ahli ke bidangnya, tidak dari kalangan partai politik.
“Tidak kemungkinan besar Prabowo meninggalkan partai kebijakan pemerintah di penyusunan kabinet,” ujarnya.
Alih-alih diisi pakar, Ulum memprediksi kabinet Prabowo akan membagikan kursi dan juga jabatan terhadap koalisi pendukungnya ketika pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Apalagi, sambung Ulum, Koalisi Nusantara Maju (KIM) Plus yang digunakan menyokong Prabowo merupakan koalisi gemuk
“Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya adalah agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga pada pemerintahan nanti. Untuk apa mereka mengupayakan kemudian bergabung kalau bukan mendapatkan jabatan pada pemerintahan?” tuturnya.
Lebih lanjut, Ulum juga mengungkap prospek bagi ahli dari kalangan kader partai politik. Namun, penunjukan itu sanggup semata terhalang dengan alasan bahwa ahli itu bukanlah elite atau senior partai sehingga dianggap belum pantas berubah menjadi menteri.
“Jika hal itu dipaksakan maka akan terbentuk konflik dalam internal partai sebab elite partai yang tersebut seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental,” ucapnya.
Tak sampai di situ, Ulum mendesak agar Prabowo lebih banyak berfokus untuk merancang kabinet yang dimaksud efektif daripada menggembar-gemborkan kabinet zaken.
Dia juga menyoroti pertambahan jumlah keseluruhan menteri ke kabinet Prabowo dari yang mana sebelumnya 34 penduduk berubah menjadi 44 orang. Bagi Ulum, penambahan pos kementerian semata-mata akan menambah anggaran yang digunakan besar.
“Jangan semata-mata akibat ingin bagi-bagi kekuasaan, sehingga membentuk kementerian baru yang tersebut ternyata tugas kemudian fungsinya tidak ada berbeda dengan kementerian yang dimaksud lain. Kabinet gemoy bukanlah solusi untuk mengatur negara juga mensejahterakan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan jikalau kabinet pemerintahan Prabowo Subianto akan segera didominasi oleh kalangan profesional. “Ya, akan tambahan sejumlah kelihatannya daripada yang kemudian dari partai politik,” kata Dasco melalui instruksi singkat.
Dasco menjelaskan, alasan Prabowo menginginkan kabinet perintahannya didominasi oleh kalangan profesional alias kabinet zaken, ialah untuk mengakomodasi pelbagai inisiatif kerja yang dijanjikan mantan Komandan Jenderal Komando Tim Khusus itu ketika kampanye dalam pemilihan Presiden lalu.
“Karena diperlukan tempat kemudian warga yang tepat untuk menjalankannya,” ujar Dasco.
Namun, Wakil Ketua DPR yang dimaksud enggan menyebutkan rinci siapa hanya figur profesional yang digunakan akan diplot Prabowo masuk di jajaran kabinet pemerintahannya, Oktober mendatang.
Ia mengatakan, Prabowo masih menggodok beberapa jumlah nama yang dimaksud sehingga belum ada langkah final, ihwal siapa yang tersebut akan diamanahi mengawasi pos Kementerian atau Lembaga ke kabinet pemerintahan nanti.
“Sudah dikatakan, mungkin saja H-7 atau H-5 itu finalnya diantaranya nomenklaturnya,” ucap Dasco.
Andi Adam Faturahman berkontribusi di penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Pansel KPK akan Serahkan 10 Nama Capim ke Jokowi pada Awal Oktober
Artikel ini disadur dari Erapol Indonesia Sebut Kabinet Zaken Prabowo Sekadar Gimik
