Jakarta – Peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin mengutarakan ada indikasi program pensiun tambahan yang tersebut akan diwajibkan pemerintah sebagai siasat untuk membayar utang pemerintah. Hal ini disebabkan terjadinya defisit anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai bilangan bulat Rupiah 600 triliun. “Ada indikasi evakuasi iuran ini untuk melunasi utang pemerintah dan juga melakukan penutupan defisit,” tuturnya pada Jumat, 13 September 2024.
Ia menjelaskan dana yang dimaksud ditarik dari rakyat lewat beraneka iuran, di antaranya kegiatan dana pensiun tambahan yang disebutkan akan masuk pada surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN yang digunakan cukup agresif oleh pemerintah disebabkan pendapatan pemerintah dari pajak belum cukup untuk menutupi utang dan juga defisit yang ada.
Menurut Achmad, utang jatuh tempo pemerintah ketika ini telah menyentuh sekitar Mata Uang Rupiah 800 triliun dengan bunga utang sekitar Simbol Rupiah 500 triliun. Sehingga total utang sudah ada mencapai tambahan dari satu kuadriliun. “Pemerintah butuh membayarkan utang ini sampai lebih lanjut dari satu kuadriliun serta jumlah agregat ini enggak kemungkinan besar akan ditutup dengan pajak sekadar sehingga pemerintah perlu strategi yang lebih tinggi agresif melalui penerbitan SBN sehingga ada indikasi bahwa pencabutan dana pensiun ini yang masuk ke SBN,” ujarnya.
Masyarakat seharusnya mempertanyakan maksud pemerintah dalam balik adanya wacana kegiatan pensiun tambahan ini. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada ada wacana pemotongan pendapatan rakyat lewat inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena dari sejumlah model penghimpunan seperti ini, menurut Achmad, banyak yang tersebut berakhir dengan gagal bayar.
Pilihan editor: Bulog akan Lanjutkan Impor Beras untuk Dukung Rencana Makan Bergizi Gratis Prabowo
Artikel ini disadur dari Celios Indikasikan Program Pensiun Tambahan untuk Bayar Utang Negara
