Ibukota – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengalokasikan Rp9,11 triliun untuk keberlanjutan konstruksi Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp40,59 triliun.
Basuki mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2025, juga Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September 2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja eksekutif Pusat RUU APBNTA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun.
"Keberlanjutan pengerjaan IKN sebesar Rp9,11 triliun," ucapannya di Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI ke Jakarta, Rabu.
Keberlanjutan perkembangan IKN merupakan kegiatan Non Quick-Win. Alokasi bagi keberlanjutan perkembangan IKN yang disebutkan diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, kemudian Dirjen Perumahan.
Untuk bidang Bina Marga, inisiatif non Quick-Win ini untuk penanganan jalan akses kemudian ke di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core kemudian Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam serta Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan juga Sisi Timur Tahap 2.
Kemudian penyelenggaraan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) pada Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, kemudian Pengawasan Teknik 5 Kegiatan.
Lalu Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), kemudian selanjutnya pembangunan akses dan juga jalan bebas hambatan: Seksi 1A Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam, Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan- Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda), Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan juga Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.
Terkait bidang Cipta Karya diperuntukkan bagi konstruksi kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU) juga jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, lalu puskesmas pada Kawasan Hunian ASN IKN.
Sedangkan pada bidang Perumahan diperuntukkan bagi lanjutan penuntasan perkembangan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN lalu Hankam.
Artikel ini disadur dari PUPR alokasikan untuk IKN Rp9,11 triliun dari tambahan anggaran 2025
