Pembangunan PLBN tiada hanya sekali sebagai gerbang masuk, namun berubah menjadi embrio pusat perkembangan perekonomian kawasan
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menyelesaikan perkembangan tujuh pos lintas batas negara (PLBN), yang tersebut tersebar ke berubah-ubah wilayah perbatasan ke seluruh Indonesia.
Pembangunan PLBN yang disebutkan berdasarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu serta Sarana Prasarana Penunjang dalam Kawasan Perbatasan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu, menyatakan perkembangan PLBN tak hanya saja menjadi kebanggaan Indonesi sebagai bangsa besar, tetapi yang digunakan terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan kemudian sekaligus sebagai embrio pusat peningkatan sektor ekonomi baru ke kawasan perbatasan.
“Pembangunan PLBN bukan hanya sekali sebagai gerbang masuk, namun berubah jadi embrio pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi kawasan yang dimaksud dapat meningkatkan kesejahteraan Komunitas perbatasan,” katanya.
Dalam rangka merawat kedaulatan negara, menghurangi disparitas, dan juga kesetaraan konstruksi infrastruktur di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan penyelenggaraan tujuh PLBN.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengumumkan tujuh PLBN yang dimaksud sudah pernah selesai pada kurun 2019-2024, yakni PLBN Serasan di dalam Daerah Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kota Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kota Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Napan pada Kota Timor Tengah Utara, Provinsi NTT; PLBN Yetetkun pada Daerah Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; PLBN Labang di dalam Daerah Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; kemudian PLBN Long Nawang di Daerah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
“Sebanyak lima PLBN telah dilakukan beroperasi dan juga sudah pernah didukung pelayanan lintas batas negara oleh imigrasi, bea dan juga cukai, karantina kesehatan, karantina pertanian serta karantina ikan. Sementara dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan juga PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, sudah pernah selesai dibangun juga sedang di tahap awal pengoperasian,” kata Diana.
Sementara itu, satu PLBN yang diantaranya ke di Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota pada Daerah Merauke, Papua Selatan, telah terjadi beroperasi serta diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.
Sedangkan, tiga PLBN lainnya yakni PLBN Sei Kelik di Wilayah Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Midang di dalam Daerah Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; kemudian PLBN Oepoli di Daerah Kupang, Provinsi NTT sedang pada langkah-langkah penyelesaian.
Pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang dimaksud memiliki wilayah perbatasan. Adapun jumlah total anggaran yang dimaksud dialokasikan bagi perkembangan lima PLBN yang digunakan sudah pernah beroperasi sebesar Rp873,05 miliar.
Adapun rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp145,7 miliar; PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp209,14 miliar; PLBN Sei Nyamuk di dalam Kalimantan Utara sebesar Rp248,5 miliar; PLBN Napan ke NTT sebesar Rp106,24 miliar; lalu PLBN Yetetkun dalam Papua Selatan sebesar Rp127,4 miliar.
Sementara, anggaran yang mana dialokasikan untuk penyelenggaraan PLBN Labang di Kalimantan Utara sebesar Rp210,78 miliar juga untuk PLBN Long Nawang dalam Kalimantan Utara sebesar Rp243,63 miliar.
Kedua PLBN yang disebutkan mulai dibangun sejak 2020 juga selesai pada 2023. Saat ini sedang di tahapan persiapan operasional dan juga diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024.
Pembangunan ketujuh PLBN yang dimaksud dilengkapi dengan bangunan inti, gudang barang serta transit, kantor serta wisma, mess, bangunan tower air, pos jaga, powerhouse, bangunan TPS, bangunan utilitas, bangunan penunjang, X-Ray cabin baggage, lalu metal detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan kios lalu pangsa perbatasan.
Artikel ini disadur dari Kementerian PUPR rampungkan pembangunan tujuh pos lintas batas negara
