Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi serta mengendalikan penyaluran materi bakar minyak (BBM) subsidi lalu kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya di dalam Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat area (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi serta konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi dan juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi juga kompensasi terhadap rakyat yang digunakan berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika berubah jadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang dimaksud diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia ke Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah terjadi menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) kemudian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bidang usaha mikro, bisnis perikanan, bidang usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang tersebut diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas telah dilakukan mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang digunakan merupakan salah satu alat kontrol pengaplikasian BBM subsidi dan juga kompensasi agar tepat sasaran dan juga tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai aplikasi mobile untuk penerbitan surat rekomendasi serta datanya telah terintegrasi dengan pemerintah tempat dan juga badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang dimaksud mana ukuran BBM subsidi serta kompensasi yang dimaksud disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang mana telah dikeluarkan untuk tiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengerti akan bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dimaksud dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun memacu perempuan Nusantara dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam di negeri, akibat gas bumi merupakan energi yang lebih tinggi bersih kemudian efisien.
"Bagaimana nanti pendatang beralih terhadap energi yang mana lebih banyak bersih dan juga lebih banyak mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan melibatkan untuk membantu lalu menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah mengatur sebuah lembaga, ia mengundang perempuan Indonesia mengerahkan segenap kemampuan yang tersebut dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita kemudian berkontribusi nyata bagi penyelenggaraan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksud diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi serta Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Daya Baru Terbarukan serta Konservasi Tenaga Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta beberapa orang Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
