DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dimaksud dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih tinggi fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan status pada lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional ke sedang persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku perniagaan dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, dan juga serangkaian produksi dari pada negeri yang mana digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin membesar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang mana terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih tinggi kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih lanjut berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemanfaatan produk-produk pada negeri bukanlah hanya sekali mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata mengenai bilangan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah cuma menggalakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem lapangan usaha lokal agar meningkat juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
