Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang dimaksud Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum sekolah itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak lalu remaja untuk memilih dan juga mendirikan komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum sekolah idealnya berpijak pada tuntutan juga permintaan zaman, agar anak lalu remaja usia sekolah bukan tersesat pada sedang roda inovasi yang digunakan terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan serta menuntun generasi muda beradaptasi dengan inovasi zaman terbilang sangat minimalis.

Respons bumi institusi belajar nasional terhadap inovasi zaman belum signifikan. Bahkan, banyak praktisi serta pengamat lembaga pendidikan sudah ada sampai pada penilaian bahwa bumi lembaga pendidikan nasional tak juga belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi serta muatan kurikulum institusi belajar yang digunakan ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh keinginan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda pembaharuan terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi serta pertukaran data terkini di teknologi pabrik menjadi contoh inovasi yang mana terus berproses. Belum berhenti sampai di dalam situ, komunitas global saat ini bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang perubahan fundamental sosial serta ekonomi di mana manusia lebih lanjut mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang tersebut akurasinya tidaklah diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Artificial Intelligence dan juga Sosciety 5.0 sejauh ini cuma berubah menjadi perhatian serta tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan oleh sebab itu muatan inovasi zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh dunia lembaga pendidikan nasional. Padahal planet juga sistem institusi belajar punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak dan juga remaja mengenal kemudian beradaptasi dengan SEMUA inovasi itu, agar generasi muda Indonesi tiada tersesat di berada dalam roda pembaharuan yang tersebut terus berputar.

Sudah berubah menjadi pemahaman sama-sama bahwa modernisasi akan terus tereskalasi lantaran teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya tidaklah baru bagi penduduk kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, warga Indonesia sudah ada mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet lalu ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi kemudian efektivitas berinteraksi dan juga pola kerja terus berevolusi berubah menjadi  semakin cepat. Eskalasi dan juga evolusi itu  telah mengubah dinamika hidup penduduk pada beragam aspek sebagai penanda inovasi zaman.  Dunia lembaga pendidikan pun berubah menjadi bagian tak terpisah dari arus pembaharuan itu.

Namun, warga mengamati bahwa dunia lembaga pendidikan nasional belum memperlihatkan inovasi signifikan seturut permintaan zaman. Memang, pemerintah pasti memahami berubah-ubah konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam inovasi itu terbilang lamban dan juga juga minimalis.   Warga semata-mata tahu bahwa cuma kurikulum lembaga pendidikan yang digunakan terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun pasca reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Taraf Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang digunakan  memberi kebebasan untuk sekolah menyusun kurikulum sesuai keinginan kemudian kemungkinan lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang mana memberi tekanan pada institusi belajar karakter, pengembangan kompetensi abad 21, kemudian pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang tersebut memuat kegiatan Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum institusi belajar yang tersebut terus diubah-ubah itu serupa sekali tiada responsif dengan keinginan anak lalu remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian khalayak muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, juga AI. otoritas yang dimaksud mengatur bervariasi aspek lembaga pendidikan nasional terkesan sangat lambat merespons beraneka konsekuensi pembaharuan dalam era digital sekarang. Muatan kurikulum yang digunakan juga setiap saat berubah itu menyebabkan anak kemudian remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat lalu mendirikan kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada bermacam aspek hidup sudah ada barang tentu menghadirkan tantangan baru yang tersebut cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar pada bola pendidikan. Para ahli sudah ada berkali-kali mengingatkan bahwa karakter dan juga  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi berubah menjadi ciri utama pada Gen-Z serta Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus lebih besar melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan jumlah agregat yang tersebut minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak serta remaja. Pada periode 2023-2024, jumlah total pelajar dalam Indonesi mencapai 53,14 jt siswa, lalu 24,04 jt pada antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan ke bulan Mei 2023, pribadi pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total total guru pada Indonesia, baru 40 persen yang mana melek Teknologi Data lalu Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan inovasi di era digital sekarang. Boleh jadi, komponen ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak lalu remaja di dalam Indonesia, tergolong rendah. Tiap 2023, jumlah agregat guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang digunakan jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Indonesia telah pasti akan terus bertransformasi pada era digitalisasi yang tersebut telah menyentuh bermacam aspek keberadaan masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi keinginan dunia usaha digital Indonesia yang tersebut terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan bermetamorfosis menjadi motor pembaharuan paradigma pada planet sekolah nasional.

Patut diingat lalu digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang mana telah tersesat di dalam sedang inovasi sekarang. Mereka tersesat, sebab ilmu pengetahuan yang tersebut merek pelajari dari kurikulum pada waktu ini tidak ada sesuai keperluan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, sebab mereka itu harus menyandang status penganggur juga tidaklah bisa jadi melanjutkan pendidikannya. Agar tiada berubah menjadi beban negara di kemudian hari, pemerintah hendaknya pro bergerak memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang tak bekerja kemudian bukan bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan tambahan agresif pada menanggapi permintaan negara akan talenta digital (digital talent). Dari bervariasi studi dan juga laporan, telah dimunculkan beberapa perkiraan tentang permintaan Negara Indonesia akan digital talent. Bank Planet pada tahun 2019 memperkirakan Tanah Air butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Negara Indonesia akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani pertumbuhan dunia usaha digital.

Pada tahun 2020, Nusantara ICT Institute memperkirakan, keinginan Indonesia akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt penduduk pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Indonesia butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent pada 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud bisa jadi menyediakan dan juga memberi akses seluas-luas untuk anak dan juga remaja untuk sanggup mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Nusantara ada di pundak anak dan juga remaja ketika ini. 

Sejak 2019, negara sudah ada melaksanakan kewajibannya menggalang sektor sekolah nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, telah ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk meningkatkan kekuatan sektor pendidikan. Penguasaan itu akan terus berlanjut dengan dana beratus-ratus triliun per tahunnya dalam waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud lalu Kementerian Agama, anggaran lembaga pendidikan yang digunakan besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, planet lembaga pendidikan nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak serta remaja. Sebab, berubah menjadi kewajiban moral otoritas untuk menuntun dan juga menghantarkan anak dan juga remaja Nusantara beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan pemukim muda Tanah Air tersesat di berada dalam keberlanjutan perputaran roda pembaharuan zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti serta Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman