Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan pasca semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengawaitu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah kemungkinan besar merekan (pimpinan DPR) memiliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan beliau bersatu anggota pansus haji lain juga telah terjadi menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan perihal jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang digunakan akan berubah menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengutarakan belum ada pembahasan masalah siapa yang dimaksud akan mengatur pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tiada ada kejelasan perihal rapat perdana, banyak anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk mengupayakan rapat. Ia optimistis pansus dapat menyelesaikan tugasnya walau rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengutarakan pansus sampai pada waktu ini belum bekerja secara resmi. Namun ia memaparkan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja dalam tiap-tiap lini untuk mengakumulasi bukti dan juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengemukakan rapat perdana akan diwujudkan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan direalisasikan DPR periode 2019-2024, kami yang akan menuntaskan,” ujar Luluk terhadap Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengemukakan DPR tidak ada akan mewariskan jadwal pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menyebabkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih lanjut dua fraksi yang digunakan menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
