Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, lalu Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Pengetahuan Pengetahuan Alam (IPA), Bidang Studi Pengetahuan Sosial (IPS), lalu Bahasa di dalam jenjang sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di dalam SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus di SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah total keinginan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Sektor Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru setelahnya Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan dalam sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa semata yang harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu lantaran sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Narasumber Daya Individu (SDM) atau guru. “Boleh jadi pada saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menyebabkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.

Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tidak ada kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu khususnya akibat kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas oleh sebab itu siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa dikarenakan tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tidaklah ada diskriminasi prodi pada saat hendak melanjutkan kuliah.