Kala Faisal Basri Kritik Utang pemerintahan yang digunakan Terus Bertambah hingga Harus Berutang untuk Bayar Bunga

Jakarta – Wafatnya ekonom senior Faisal Basri berubah menjadi kehilangan besar bagi Indonesia. Hal yang dimaksud disampaikan oleh Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Melalui media sosial X pribadinya, Chatib turut berduka berhadapan dengan kepulangan pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) itu.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal bola kawan, senior lalu guru saya Bang Faisal Basri. Kehilangan besar buat negeri ini,” tulis Chatib di akun X @ChatibBasri, diambil Tempo, Kamis, 5 September 2024.

Hal senada disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK, sapaannya, merasa kehilangan sosok Faisal Basri. Sebab, menurut dia, Faisal Basri adalah sosok yang mana dibutuhkan di dalam pemerintahan juga negara mana pun. Ia mengkaji Faisal sebagai intelektual ekonom yang mana berani juga konsisten.

Menurut JK, tak banyak sosok ekonom seperti Faisal Basri, meskipun di dalam Negara Indonesia banyak ekonom yang dimaksud tidak ada kalah pintar. Politikus senior itu mengatakan, bukan semua ekonom pintar bisa saja seberani Faisal Basri. Begitu pula sebaliknya, berbagai yang dimaksud berani tapi bukan miliki kepintaran.

“Begitulah Faisal Basri. Tidak banyak sosok seperti itu dan juga kita kehilangan hari ini,” kata JK, Kamis.

Faisal Basri wafat pada usia 65 tahun dalam Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50. Pengamat perekonomian lalu kebijakan pemerintah itu diduga meninggal sebab serangan jantung. 

 “Ada kemungkinan jantung,” kata adik Faisal Basri, Ramdan Malik, ketika ditemui di dalam rumah duka dalam kawasan Gudang Peluru, DKI Jakarta Selatan, Kamis.

Semasa hidup, Faisal Basri memang benar dikenal sebagai sosok ekonom yang mana lantang menyalahkan pemerintah. Bahkan dua pekan sebelum kepergiannya, Faisal Basri masih menyalahkan utang pemerintah Nusantara yang tersebut terus meningkat. 

Berutang untuk Bayar Bunga

Dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema “Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!”, Faisal Basri mengoreksi utang pemerintah Nusantara yang tersebut terus meningkat. Bahkan, negara harus berutang untuk membayar bunga utang.

“Primary balance kita terus-menerus merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus memang benar berhutang. Karena primary balance-nya minus,” ujar Faisal di Ibukota Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Menurut dia, di Rancangan Anggaran lalu Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang. Faisal juga mengutarakan pengelolaan anggaran pemerintah tidaklah menunjukkan pembaharuan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang tersebut semakin meningkat.

Data yang dimaksud Faisal ungkapkan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, pada mana hal ini melanjutkan tren defisit yang mana telah berlangsung lama.

Sejak 2014 atau ketika Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Tanah Air sudah ada menunjukkan tren yang mana memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, disertai oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang dimaksud mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidaklah bertahan lama dikarenakan pada 2024 serta 2025 kembali diproyeksikan defisit, setiap-tiap Rp110,8 triliun serta Rp63,3 triliun.

Menurut Faisal, keadaan ini sangat mengkhawatirkan akibat menunjukkan ketergantungan yang tersebut berkelanjutan pada utang baru. Angka yang dimaksud dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun pada RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. “Bayangkan, sekarang sudah ada mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat,” kata Faisal.

Pada kesempatan berbeda, ekonom senior Universitas Tanah Air (UI) itu juga menyoroti utang pemerintah yang mencapai Rp8.335 triliun per April 2024. Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinannya dengan meninggalkan utang yang dimaksud mencapai Mata Uang Rupiah 8,3 kuadriliun 

Ia memaparkan hitungan yang disebutkan baru menghitung utang pada bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan juga pinjaman luar negeri. Belum salah satunya utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang dimaksud belum dibayar, kalau dijumlah itu telah 45 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Adapun hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah sudah pernah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun apabila menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah lama melampaui hitungan tersebut.

Adil Al Hasan, Rio Alpin Pulungan, Yudono Yanuar, Ilona Estherina, berkontribusi di penulisan artikel ini.

Artikel ini disadur dari Kala Faisal Basri Kritik Utang Pemerintah yang Terus Meningkat hingga Harus Berutang untuk Bayar Bunga