Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Jakarta – Faisal Basri, manusia pengamat ekonomi kemudian urusan politik dan juga pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 Waktu Indonesia Barat di dalam RS Mayapada, Kuningan, Jakarta. 

Ia dirawat dalam ruang Intensive Care Unit (ICU) pasca mengalami kelelahan setelahnya kunjungan ke petani dalam Sumatera Utara juga mempunyai riwayat penyakit diabetes. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi globus perekonomian serta urusan politik Indonesia.

“Telah berpulang ke rahmatullah hari ini, Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 Waktu Indonesia Barat di dalam RS Mayapada, Kuningan, Jakarta,” kata ekonom Indef Tauhid Ahmad melalui instruksi singkatnya dalam Jakarta, Kamis. 5 September 2024.

Faisal Basri dikenal sebagai pengamat yang kritis terhadap berubah-ubah kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berikut beberapa kritik yang tersebut pernah disampaikan Faisal Basri terhadap pemerintahan Jokowi.

1. Pembangunan Bukan Berapa Kilometer Jalan yang mana Dibangun

Dalam Diskusi Publik: Respons Atas Debat Kelima Pilpres, ekonom senior itu mengoreksi keras pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, tujuan pengerjaan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, kemudian tak semata-mata dilihat dari penyelenggaraan fisik.

“Pembangunan itu kan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas manusia, tidak berapa kilometer jalan yang mana dibangun, tapi manusianya itu berkualitas (atau) tidak,” ujar Faisal Basri di Diskusi Publik: Reaksi Atas Debat Kelima Pilpres yang tersebut dipantau secara virtual ke Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Berdasarkan World Population Prospect yang digunakan dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penduduk Tanah Air memiliki nomor harapan hidup sebesar 68,25 tahun pada 2022. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Negara Indonesia berada dalam peringkat kedua terbawah, hanya saja sedikit lebih banyak lebih tinggi dari Myanmar yang mana memiliki nomor 67,26 tahun.

Faisal Basri menjelaskan bahwa salah satu indikator peningkatan kualitas manusia adalah meningkatnya tingkat harapan hidup. Namun, menurutnya, hal ini tidaklah terwujud selama pemerintahan Presiden Jokowi.

2. Persoalan Bansos yang dimaksud Digelontorkan pada Awal Tahun 2024

Di tempat diskusi yang digunakan sama, ekonom senior Universitas Nusantara itu mempersoalkan bantuan sosial (bansos) yang digunakan belum dijadikan mekanisme terpadu dalam pada pengelolaan sektor ekonomi bermetamorfosis menjadi jaring pengaman sosial (social safety net).

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemeliharaan sosial sebesar Rupiah 496,8 triliun pada tahun ini, yang tersebut hampir setara dengan anggaran pada masa pandemi wabah Covid-19 tahun 2020 senilai Simbol Rupiah 498 triliun.

Faisal Basri menyatakan bahwa anggaran proteksi sosial tahun 2024 melampaui alokasi pada tahun-tahun sebelumnya, yakni Mata Uang Rupiah 468,2 triliun pada 2021, Simbol Rupiah 460,6 triliun pada 2022, juga Simbol Rupiah 443,5 triliun pada 2023. Namun, peningkatan anggaran yang disebutkan tiada terbukti meningkatkan bilangan harapan hidup ke Indonesia. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh bansos yang belum dijadikan sebagai mekanisme terpadu pada pengelolaan ekonomi, sehingga bilangan harapan hidup pada Tanah Air masih tergolong rendah.

“Bansos itu bukan temporer, (bukan hanya sekali saat) pilpres saja,” ujar Faisal Basri.

3. Kritik 3 Menteri Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres

Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi kesaksian empat menteri kabinet Presiden Jokowi di sidang sengketa Pilpres di dalam Mahkamah Konstitusi. Faisal mengomentari tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, lantaran menurutnya mereka itu semata-mata membacakan pidato kenegaraan di sidang. 

Ia memuji satu menteri, yaitu Tri Rismaharini (Bu Risma), yang digunakan dianggap tidak ada sekadar membaca.“Karena beliau menyampaikan apa adanya,” ujarnya. Tidak hanya sekali itu, Faisal mengkaji tiga menteri yang dimaksud cuma memaparkan betapa baiknya pemerintahan di memberikan bantuan sosial, yang dimaksud menurutnya merupakan tugas dasar pemerintah.

4. Perihal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Dalam diskusi Indef bertajuk Kemerdekaan dan juga Moral Politik Pemimpin Bangsa, Faisal Basri menyalahkan rencana pemerintah meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) dari 11 persen berubah menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

Menurutnya, kebijakan ini hanya sekali akan merugikan rakyat kecil, sementara tambahan pendapatan negara dari kenaikan PPN yang disebutkan diperkirakan bukan akan mencapai Mata Uang Rupiah 100 triliun. Faisal Basri menyarankan agar pemerintah menerapkan pajak ekspor batu bara, yang menurutnya bisa saja menghasilkan kembali pendapatan negara hingga Rupiah 200 triliun, terpencil tambahan besar jika dibandingkan kenaikan PPN.

5. Kebijakan Kartu yang digunakan Diberikan Pemerintah

Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah ke era Presiden Joko Widodo yang mana memberikan berbagai kartu bantuan terhadap masyarakat. Kritik yang dimaksud disampaikan pada waktu ia berbincang dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad melalui channel YouTube Abraham Samad Speak Up.  

“Sekarang yang tersebut namanya dompet khalayak miskin itu tebal. Bukan tebal dikarenakan uangnya, tebal lantaran berbagai kartunya,” ujar Faisal Basri disitir Jumat, 5 Januari 2024.

Faisal Basri menuturkan, tidak ada ada negara lain yang tersebut mempraktikkan langkah yang mana serupa dengan Indonesia. “Ini apa-apaan, di dalam bola ini enggak ada yang begini,” tuturnya.

Faisal Basri mengungkapkan bahwa Kartu Optimal yang ia miliki sebenarnya adalah kartu BPJS Kesehatan. Ia mengoreksi bahwa kartu yang disebutkan diklaim sebagai karya Presiden Jokowi, padahal BPJS Kesejahteraan sudah ada berubah menjadi kewajiban berdasarkan undang-undang. Menurutnya, penamaan Kartu Baik ke era Jokowi seolah-olah memberikan kesan acara baru, meskipun sebenarnya BPJS Kesejahteraan sudah ada ada sebelumnya.

MYESHA FATINA RACHMAN  I RADEN PUTRI A G I ISTIQOMATUL HAYATI I RR ARIYANI YAKTI I DESTY LUTHFIANI

Artikel ini disadur dari Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen