Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap insiden serangan siber ke Pusat Fakta Nasional Sementara atau PDNS 2 yang dimaksud menyebabkan masalah pada layanan masyarakat tidaklah kembali terulang dalam kemudian hari.
“Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa jadi terjadi,” kata Puan dalam kompleks parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Selasa, 2 Juli 2024 seperti dikutipkan Antara.
Untuk itu, ia memohonkan pemerintah penting di melakukan evaluasi terkait dengan insiden serangan siber PDNS 2 guna menemukan pemicu masalahnya.
“Pihak-pihak yang terkait harus sanggup melakukan tindakan lanjut yang konkret supaya ini segera sanggup berjalan normal kembali,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Security (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meyakinkan layanan PDNS 2 pulih bulan ini.
“Ini mengeksplorasi terkait langkah lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan umum dapat kembali normal pada Juli 2024,” kata Hadi di jumpa pers ke kantor Menkopolhukam, Ibukota Pusat pada Senin, 1 Juli 2024.
Hadi lalu jajaran Kementerian Komunikasi juga Informatika dan juga Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mencadangkan PDNS 2 dengan cold site yang mana akan ditingkatkan dengan hot site dalam Batam.
Jokowi Merespons Desakan agar Budi Arie Mundur
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan memberikan jawaban yang lugas mengenai desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas PDNS 2 diretas.
“Semuanya telah dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik sel kendaraan listrik ke Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024.
Jokowi menyatakan pemerintah telah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional. Jokowi tak memerinci secara detail pada saat ditanya apa evaluasi untuk menguatkan sistem siber. Namun ia memaparkan yang paling penting ada solusi supaya kejadian yang mana identik tidak ada kembali terjadi.
“Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Hal ini terbentuk pada negara lain, tidak kita saja,” kata Jokowi.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas
