Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara mengenai peretasan Pusat Informasi Nasional Sementara (PDNS) yang digunakan berdampak pada kacaunya sistem informasi beratus-ratus kementerian juga lembaga, hingga desakan masyarakat agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan biosfer penyimpan daya dan juga kendaraan listrik Korea Selatan ke Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang tersebut dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah dilakukan ditandatangani banyaknya 22.177 warga net.
PDNS 2 pada Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak ada mampu diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang mana berakibat layanan masyarakat tak sanggup diakses, diantaranya imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah memiliki target pemulihan berhadapan dengan serangan siber PDNS 2 di dalam Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden sama terulang ke kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak ada terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku sudah mengevaluasi insiden peretasan di bentuk ransomware yang mana berakibat lumpuhnya server beberapa jumlah lembaga dan juga kementerian.
“Ya, sudah ada kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak ada terbentuk lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional tidak ada hanya saja melanda Indonesia, tapi juga banyak negara di dalam dunia.
“Ini juga terbentuk di negara-negara lain, tidak semata-mata di Negara Indonesia saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden mirip juga dialami sebagian negara progresif pada beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum serta Keselamatan telah dilakukan mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, serta instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang mana ditingkatkan berubah jadi hot site di Batam.
Hot site adalah sistem yang mana mengatur penyelenggaraan data cadangan kedudukan fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pemeliharaan data berlapis menggunakan cloud yang dimaksud dipantau dengan segera oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Tempat Makan Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
