Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak otoritas Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir lalu Logistik Eksternal
Jakarta – Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi mendesak pemerintah mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dimaksud mengizinkan media lokapasar asing online seperti Shopee, TikTok Shop, juga lokapasar lokal Blibli, Tokopedia yang membentuk unit usaha jasa kurir serta logistik. Keberadaan unit perniagaan itu kabarnya menimbulkan banyak pekerja terancam kena PHK.
“Mereka menguasai dari hulu ke hilir. Sehingga jasa bisnis kurir kemudian logistik domestik, seperti J&T, Pos Indonesia, lalu Tiki (titipan kilat) ini banyak kehilangan pekerjaan,” kata dia, pada waktu dihubungi melalui perangkat lunak perpesanan pada Rabu, 3 Juli 2024.
Desakan pencabutan peraturan itu jadi salah satu tuntutan unjuk rasa hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, peraturan pembentukan unit usaha jasa kurir lalu logistik itu melanggar azas persaingan bidang usaha yang mana fair. Saat ini menurut dia, beberapa orang jasa logistik dari platform digital asing ini mengancam jasa bidang usaha kurir kemudian logistik domestik.
Said melanjutkan, sejumlah pekerja dari jasa penyedia logistik lokal itu terancam kehilangan pekerjaan di dalam rentang akhir bulan Juli-Agustus. “Banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan. Si bulan Juli-Agustus akan terjadi PHK puluhan ribu buruh ke sektor jasa kurir juga logistik,” katanya.
Sebab itu, Said mengatakan, Peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang dimaksud membolehkan izin bisnis jasa kurir serta logistik dari sistem asing ini harus dicabut. “Karena mematikan usaha jasa kurir serta logistik domestik yang digunakan berujung phk buruh,” tutur dia.
Said menyatakan ada sekitar 500-1000 total massa yang mana turun berunjuk rasa hari ini ke beberapa jumlah instansi negara. Selain itu, pedemo yang tersebut tergabung dari Partai Buruh lalu KSPI itu akan dibagi untuk berunjuk rasa di dalam Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.
Sebelumnya Said menjelaskan, demo buruh yang tersebut diinisiasi partai berbendera orange juga organisasi buruh itu menyebabkan tujuh tuntutan. Selain pencabutan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat, buruh juga mendesak supaya ada kebijakan penghentian PHK buruh tekstil, cabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan kemudian Pengaturan Impor.
Tuntutan lain, buruh meminta-minta penghentian persaingan tidak ada baik bidang usaha jasa kurir dan juga logistik asing, hindari ancaman PHK puluhan ribu buruh di lapangan usaha kurir juga logistik, salah satunya ke Pos Indonesia, KPPU harus memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok, dan juga lainnya, untuk melarang wadah asing bergabung bermain di dalam perniagaan jasa kurir serta logistik.
“Ribuan buruh dari Jabodetabek ini akan melakukan pergerakan bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi lalu tuntutannya,” ucap Said, yang menyatakan aksi buruh itu direalisasikan pada pukul 09.30 WIB. Hingga pukul 10.00, belum ada massa buruh memadati Patung Kuda sebagai titik aksi awal. Tapi truk komando massa telah lama parkir dalam lokasi unjuk rasa.
Artikel ini disadur dari Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak Pemerintah Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir dan Logistik Asing
