Skandal Katrol Kuantitas Rapor, Wakil Wali Daerah Perkotaan Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Pusat Kota Depok, Imam Budi Hartono menafsirkan skandal katrol nilai rapor pada SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berjuang merancang SMP maupun SMA Negeri di Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang sekolah SMA atau SMK bukanlah kewenangan pemerintah Pusat Kota Depok, namun apabila memang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami bisa jadi carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah sudah pernah merancang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri lalu dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan diwujudkan mirip bagi SMA atau SMK Negeri jikalau otoritas Provinsi Jawa Barat tiada mampu memulai pembangunan binaan sekolah jenjang sekolah tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti dapat siapkan lahannya, kami dapat siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menyimpulkan skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa jika SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi dikarenakan ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar kesulitan zonasi yang tersebut menyebabkan ini bisa saja terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok sanggup lebih banyak baik lagi, di miliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam menjamin pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai pada SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil merekan untuk mampu dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian pada saat Wali Daerah Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pemimpin wilayah Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang mana dianulir, Imam mengungkapkan jikalau untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar mereka layak sanggup mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidaklah akan membiarkan warga Depok tidaklah sekolah, kami akan menyekolahkan pada manapun, baik pada negeri maupun di dalam swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
