Jakarta – Istilah kabinet zaken tak lain sebuah kabinet ke mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian kemudian tidak sebagai representasi dari partai urusan politik tertentu. Namun demikian, anggota kabinet zaken juga dapat berasal dari kalangan partai politik.
Dalam sejarahnya, kabinet zaken muncul antara tahun 1957 hingga 1959, setelahnya negara mengalami beberapa periode ketakstabilan. Munculnya kabinet zaken tak terlepas dari pembaharuan kebijakan pemerintah di dalam akhir era Demokrasi Liberal lalu awal era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif untuk Demokrasi Liberal yang dimaksud dianggap tidaklah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
3 Zaken Kabinet Era Orde Lama
1. Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang digunakan dibentuk pasca pembubaran Republik Tanah Air Serikat (RIS). Kabinet ini resmi disampaikan pada tanggal 7 September 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Kabinet ini merupakan hasil dari koalisi antara partai Masyumi serta PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tak ada anggota PNI yang mana terlibat dalam dalamnya. Hal ini menyebabkan PNI berada di oposisi bersatu Murba kemudian PKI. Pembentukan kabinet ini memungkinkan Partai Masyumi untuk mempunyai jumlah total kursi terbanyak di dalam DPR pada ketika itu.
Sebagai kabinet zaken, Kabinet Natsir sejumlah diisi oleh golongan non-partai lalu ahli, seperti Djuanda Kartawidjaja yang mana menjabat sebagai Menteri Perhubungan juga Hamengkubuwono IX yang dimaksud ditunjuk sebagai Wakil Pertama Menteri.
2. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang terbentuk pasca pembubaran Republik Tanah Air Serikat pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer lalu menunjuk Ir.
Djuanda Kartawidjaja sebagai Utama Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya (Zaken Kabinet) sebab tiada berasal dari partai kebijakan pemerintah juga memiliki dua anggota militer ke dalamnya.
Mr. Wilopo merupakanpendiri kabinet ini lalu menjabat sebagai perdana menteri ketujuh. Kabinet ini terbentuk pasca pembubaran Kabinet Sukiman-Suwiryo yang tersebut diduga lebih lanjut condong ke Blok Barat.
Kabinet Wilopo resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1952 dengan susunan anggota yang tersebut berasal dari bermacam partai urusan politik dengan jumlah total kursi yang berbeda-beda. Susunan kabinet ini terdiri dari beberapa khalayak ahli pada bidangnya atau disebut sebagai kabinet Zaken.
3. Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda terbentuk pasca jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya kabinet sebelumnya disebabkan oleh kesulitan sektor ekonomi yang digunakan menyebabkan demonstrasi buruh yang mana dikomandoi oleh PKI.
Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer lalu menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Utama Menteri. Kabinet Djuanda ini bukan berasal dari partai kebijakan pemerintah kemudian miliki dua anggota militer dalam dalamnya.
Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken oleh sebab itu keberhasilannya pada beraneka prestasi, seperti membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, kemudian mempercepat pembangunan. Kabinet ini berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959.
Setelah era Kabinet Djuanda, tiada ada lagi kabinet zaken yang dimaksud terlihat di pemerintahan Indonesia, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Bagaimana kabinet Prabowo kelak? Rasanya mustahil sebagai kabinet zaken.
KAKAK INDRA PURNAMA | EIBEN HEIZIER | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Langkah Jokowi Lima Tahun ke Depan serta Usulan Kabinet Zaken
Artikel ini disadur dari Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama
