Jakarta – Kementerian Dalam Negeri meninjau persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala tempat atau Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. Peninjauan ini teristimewa pada segi pendanaan hingga memitigasi kerawanan konflik.
Pelaksana harian Direktur Jenderal Politik lalu Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengutarakan Papua Pegunungan merupakan salah satu tempat otonomi baru (DOB) ke Papua yang perlu diberikan perhatian lebih.
“Terutama dari sisi realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan pelopor pilpres di daerah, juga hal-hal lain terkait kerawanan pemilihan gubernur Serentak. Mengingat pemilihan gubernur akan berlangsung kurang tambahan empat bulan lagi,” kata Togap melalui keterang tercatat yang mana diterima Tempo Senin, 29 Juli 2024.
Papua Pegunungan merupakan sebuah provinsi dari hasil pemekaran Provinsi Papua pada 2022. Ada dua provinsi lain yang tersebut bermetamorfosis menjadi tempat otonomi baru, yakni Papua Tengah serta Papua Selatan.
Selain persiapan bersatu Kemendagri,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga mengatur penandatanganan pengumuman pemilihan kepala daerah Damai Tahun 2024.
Penjabat Pengurus Papua Pegunungan Velix V. Wanggai berucap tujuan penandatanganan Deklarasi pemilihan gubernur Damai Tahun 2024 untuk mewujudkan pemilihan gubernur 2024 di dalam Provinsi Papua Pegunungan berlangsung secara lancar, aman, damai, juga tidak ada terjadi konflik.
Deklarasi ditandatangani Velix V. Wanggai, Togap Simangunsong, dan juga perwakilan KPU dan juga Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami wajib segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik mendekati pelaksanaan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan kata-kata juga pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman pemilihan raya yang direalisasikan Februari lalu,” tuturnya.
Menurut dia, diperlukan ada kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan pemilihan gubernur berjalan lancar.
Artikel ini disadur dari Kemendagri Tinjau Persiapan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan
