Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Saksi Sidang Sengketa Pilpres tapi Puji Tri Risma, Ini adalah Sebabnya

Jakarta – Ekonom senior Univesitas Indonesi Faisa Basril pernah mengomentari tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024, namun memuji Mensos Tri Rismaharani. Keempat menteri ini berubah menjadi saksi pada sidang 5 April 2024.

Faisal Basri, 65 tahun meninggal pada Kamis dinihari, 5 September 2024, sebab serangan jantung.

Faisal secara blak-blakan ke acara podcast YouTube milik Bambang Widjojanto yang dimaksud dipublikasikan pada Sabtu, 13 April 2024, mengatakan tiga menteri yang mana hadir di sidang memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Ketiga menteri yang tersebut dikritik Faisal adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  

“Secara umum, kecuali Bu Risma bukan membaca. Yang dua Menko dan juga satu menteri keuangan itu baca pidato kenegaraan saja. Semua bagus, keren sekaligus beliau ingin menjawab dinamika persidangan. Makanya dijelaskan semua apa indahnya Indonesia ada proteksi sosial segala macam, lah,” kata Faisal di pada channel YouTube Bambang Widjojanto. 

Dalam sidang itu, kata Faisal, tiga menteri itu cuma menjelaskan betapa baiknya pemerintahan yang tersebut telah lama memberikan sesuatu terhadap rakyat, ke antaranya sebagai bantuan sosial atau Bansos. Padahal yang diwujudkan pemerintah selama ini memang sebenarnya menjalankan tugas mereka.

“Semua dikasih tahu betapa pemurahnya pemerintah itu, begitu-begitu, Bahkan telah kami utarakan itu tugas negara yang tersebut inheren, ada namanya mekanisme pasar. Ada sistem jaminan sosial atau proteksi itu juga disampaikan. Namun merek utarakan tidaklah menggunakan konteks akar permasalahan yang digunakan diungkap di dalam Makhamah Konstitusi,” ujarnya.|

Faisal menyinggung apa yang tersebut dikatakan Menteri Muhadjir Effendi pada sidang telah dianggap berlebihan, hingga sempat ditegur hakim. Pasalnya, pada waktu itu Muhadjir menyebutkan mustahil hasil pilpres dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.|

“Menteri ini enggak pantas jadi menteri kalau begini, Menko lagi. Karena beliau harusnya berubah menjadi pengawal, ‘Pak (Presiden) ini enggak bagus, ini enggak bisa, ini telah out offside. Harusnya beliau ingatkan,” tutur Faisal. 

Ia juga menyayangkan sikap Muhadjir yang mana di persidangan yang dimaksud malah bertugas seperti pasukan hukum pemenangan 02, Prabowo-Gibran. “Pokoknya menjustifikasi semua langkah-langkah pilpres pada Nusantara ini enggak ada permasalahan kok, satu di antaranya di perspektif bansos gitu,” ujar Faisal.

Faisal juga menyalahkan kesaksian yang dimaksud diberikan Airlangga, Muhadjir juga Sri Mulyani lantaran tak menjawab inti persoalan. Sebab, menurut Faisal, yang disampaikan tiga menteri itu semata-mata agar masyarakat menganggap merekan sebagai negarawan. “Padahal dia pelaku politiknya. Muhadjir walau ia tidak ada partai kelihatannya sudah ada pelayan Presiden ya mirip-mirip Harmoko pas zaman Pak Harto,” ujarnya. 

Ia pun meyayangkan para menteri itu tidak ada dibatasi waktu di memberikan kesaksian ke sidang MK. “Ya jadi bersiasat dengan pidatonya kan panjang enggak dibatasi, padahal kita 5 menit, panjang bos kayak kuliah umum,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri memuji Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mana jujur pada persidangan. “Karena beliau menyampaikan apa adanya,” ujarnya. 

Dia menganggap apa yang tersebut disampaikan Risma di dalam sidang MK serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada waktu lalu, di sidang MK berbeda terpencil dan juga cenderung lebih tinggi halus. 

“Beberapa waktu berikutnya lebih besar emosional. Bukan emosional emosian tapi ia curahkan ‘kok gini amat sih mbok ya yang mana sudah ada kita tata selama ini jangan dirusak lagi’, “ kata Faisal. 

Faisal mengklaim Risma sudah pernah mencoba menata hakekat sistem sosial melalui pengiriman secara langsung pada pendistribusian bansos supaya tidaklah ada politisasi. “Tidak ada upacara-upacara itu enggak pernah Bu Risma, kalau ada kesulitan baru ia turun ke bawah. Jadi di situ sebenarnya Bu Risma mencoba meng-counter atau bukan melakukan personalisasi bansos,” ujarnya.

Berikutnya: Faisal Jadi Saksi Tim AMIN