Ketika Sri Mulyani Cemas Perubahan Iklim Gerus Pendapatan Domestik Bruto sampai 10 Persen Tahun Depan
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025. Ia menganggap risiko yang dimaksud berubah jadi konsekuensi pahit apabila pembaharuan iklim tiada segera ditangani.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita mencoba meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 juga 2025 ini, dibutuhkan usaha yang digunakan sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” kata Sri Mulyani di sesi tematik Tanah Air International Sustainibility Diskusi (ISF) 2024 dalam Jakarta, Jumat, 6 September 2024.
Ia menekankan bahwa kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto akan memberikan konsekuensi yang tersebut tak hanya sekali mempengaruhi ekonomi, tetapi juga di upaya mengatasi kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, kenaikan suhu global yang tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam dapat mengacaukan infrastruktur yang digunakan sudah dibangun, yang pada akhirnya akan menjadi sia-sia juga memakan biaya sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memulai ketidakstabilan sosial-politik, ke mana kelompok masyarakat miskin cenderung bermetamorfosis menjadi pihak yang tersebut paling terdampak.
Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita mengerti akan bahwa inovasi iklim harus segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai kawasan yang digunakan miliki peningkatan perekonomian sekaligus ketahanan, bukan terlepas dari ancaman inovasi iklim juga geopolitik,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Kendati hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih diperlukan melanjutkan langkah-langkah pengerjaan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Maka dari itu, ia menegaskan inovasi iklim harus diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan 2023 merupakan tahun terpanas yang dimaksud pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi rakyat dan juga swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar diperlukan berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyambut baik ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang tersebut saat ini memasuki versi ketiga, yang mana mencakup panduan transisi untuk sektor transportasi, penyimpanan, konstruksi, juga real estat.
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, Tanah Air menetapkan 31,89 persen sebagai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional.
Sementara itu, target penurunan emisi GRK di Indonesi dengan bantuan internasional pada tahun 2030 adalah 43,2 persen.
“Kita memerlukan 281 miliar dolar Amerika Serikat untuk memenuhi komitmen kita terhadap penurunan emisi CO2 untuk transisi energi,” ucapnya.
RAPBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, RAPBN 2025 wajib dikelola dengan cermat agar dapat berubah menjadi shock absorber terhadap guncangan sektor ekonomi gobal yang masih sangat dinamis dengan risiko dan juga ketidakpastian yang tersebut penting terus diantisipasi, sekaligus memverifikasi akselerasi peningkatan dunia usaha yang dimaksud inklusif lalu berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesi emas 2045.
Menkeu menggambarkan unsur risiko global yang dimaksud akan dihadapi Tanah Air tahun depan kemudian global environment masih sangat tidaklah pasti. Ia juga mengatakan, hingga pada waktu ini peningkatan dunia usaha global diperkirakan masih stagnan.
“Kita kemungkinan besar sudah ada meninjau ada suatu pola yang digunakan berulang, yaitu mengenai tensi kebijakan pemerintah secara global yaitu eskalasi antara blok ke Amerika Serikat, Eropa, dengan blok ke RRT, Rusia, lalu bahkan telah pecah berubah menjadi pertempuran seperti di Ukraina, kemudian ke Timur Tengah juga terjadi,” tutur Menkeu.
Di pada kondisi global seperti itu, Menkeu membandingkan kondisi perekonomian Indonesia masih lebih banyak baik dibandingkan dunia, teristimewa apabila dilihat dari tiga komponen, yaitu perkembangan ekonomi, investasi, serta ekspor barang. Pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesi secara konstan setiap saat berada pada berhadapan dengan peningkatan global, terakhir dalam kisaran 5 persen pada waktu sektor ekonomi globus berkembang pada kisaran 3 persen. Pengembangan Usaha juga berkembang dalam berhadapan dengan rata-rata dunia, yakni 3,9 persen tambahan besar dari rata-rata globus 2,8 persen.
Pilihan Editor Polusi Lingkungan akan Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran
Artikel ini disadur dari Ketika Sri Mulyani Cemas Perubahan Iklim Gerus PDB sampai 10 Persen Tahun Depan
