Jakarta – Yayasan Udara Bebas Anak Bangsa atau Bicara Lingkungan mengupayakan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadikan polusi udara sebagai permasalahan prioritas nasional yang tersebut harus diatasi. “Penanganan polusi udara berubah menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesi Emas dikarenakan berdampak terhadap kesehatan anak serta generasi mendatang,” kata Co-Founder Bicara Atmosfer Ratna Kartadjoemena di keterangannya ke Jakarta, Jumat, 6 September 2024, yang tersebut disitir Antara.
Bicara Atmosfer merupakan salah satu knowledge partner Nusantara International Sustainability Pertemuan (ISF) 2024 yang dimaksud berlangsung di dalam Balai Sidang DKI Jakarta (JCC), Jakarta. Soal polusi ini juga berubah menjadi salah satu isu utama yang dimaksud diangkat sebab bukan adanya integrasi data kemudian inventarisasi sumber emisi yang mana dapat berubah jadi dasar di kebijakan pengendalian polusi udara. “Kami juga menyokong pengambilan kebijakan berdasarkan data kemudian bukti ilmiah,” kata Ratna.
Kerugian yang mana ditimbulkan oleh polusi udara ini sangat besar. Fakta dari BPJS Bidang Kesehatan menunjukkan bahwa antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang tersebut disebabkan oleh polusi udara sudah pernah menghabiskan biaya sebesar Rp18 triliun. Hal itu berubah menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak ada hanya saja berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menambah beban dunia usaha yang mana signifikan.
Ratna menambahkan, Bicara Lingkungan mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat berubah menjadi perhatian pemerintahan baru. “Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara juga peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang mana bersifat transboundary atau lintas wilayah,” ucapnya.
Pilihan Editor: Inovasi Ini adalah Bikin Orang Tanah Air Masuk Daftar 100 Figur Berpengaruh Area Teknologi AI versi Majalah TIME
Artikel ini disadur dari Bicara Udara: Masalah Polusi Udara Perlu Jadi Prioritas Pemerintahan Baru
