Jakarta – Penjabat Pengurus Ibukota Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah tempat lain kerap menyatakan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah atau APBD Jakarta adalah yang digunakan terbesar. Padahal menurut dia, anggaran wilayah bekas ibu kota itu justru paling kecil di dalam antara daerah-daerah lain.
“Rekan-rekan wilayah menyatakan DKI APBD-nya terbesar yang tersebut pada waktu ini kurang tambahan Simbol Rupiah 82 sampai Rupiah 83 triliun. Kalau apple to apple bicara dengan Pengelola DKI Ibukota Indonesia dengan gubernur lain kesulitan APBD, DKI adalah yang mana terkecil,” kata Heru Budi di pengaktifan DKI Jakarta Investment Festival di dalam kawasan Kuningan, Ibukota Selatan, Jumat, 6 September 2024.
Heru Budi menjelaskan, banyak pejabat kurang mengenali Ibukota merupakan tempat khusus yang digunakan otonomi daerahnya cuma ada ke tingkat provinsi. Sedangkan pada tataran kota, wali kota tak mempunyai APBD sendiri. Karena itu di hal APBD, Heru Budi mengumumkan area lain harus menjumlahkan dengan APBD di dalam level kabupaten/kota. “Gubernur DKI semata-mata punya APBD pada provinsi dan juga memilki rakyat sampai dengan kelurahan. APBD (digunakan) sampai dengan kelurahan,” kata Heru Budi.
Hal ini berbeda dengan area lain. Menurut Heru Budi, provinsi lain memiliki APBD untuk provinsi dan juga kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, beberapa jumlah tempat memilki APBD hingga Rupiah 183 triliun. Sedangkan Ibukota hanya saja memiliki Mata Uang Rupiah 84 triliun untuk mengurus kota yang dimaksud kompleks kemudian infrastrukturnya komplet. “Maka dari itu kami membutuhkan dukungan kebijakan dari Menteri Penyertaan Modal (Rosan Roeslani) untuk DKI mampu bertambah terus membantu masyarakatnya bertambah berubah menjadi Pusat Kota Global,” kata dia.
Merujuk portal jakarta.go.id, APBD DKI Jakarta Tahun 2024 yang dimaksud disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 ini menentukan besaran anggaran bagi Pemprov DKI Ibukota sebesar Simbol Rupiah 81,71 Triliun. Anggaran ini dialokasikan baik untuk urusan internal pemerintahan maupun merancang DKI Jakarta melalui bervariasi kebijakan.
Anggaran itu digunakan untuk merealisasikan enam acara prioritas pada 2024, yakni penanganan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi perkembangan ekonomi, penanggulangan kemuskinan, penanggulangan stunting, serta penguatan nilai demokrasi.
Pilihan editor: Hippindo Angka Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Tantangan Impor
Artikel ini disadur dari Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain
