Jakarta – Sektor Bisnis dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto memohonkan presiden terpilih, Prabowo Subianto menunda beragam kebijakan yang dimaksud bebani kelas menengah. Kebijakan yang dimaksud dimaksud di antaranya iuran Tapera, wacana subsidi tiket kereta rel listrik atau KRL commuter line berbasis nomor induk kependudukan (NIK), kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) hingga pungutan dana pensiun tambahan.
Menurutnya, kabinet tahun depan penting mempertimbangkan rencana yang disebutkan meskipun beberapa di antaranya telah dilakukan disahkan undang-undang. Eko mengatakan, kalau kabinet selanjutnya masih memaksakan mengais pendapatan lewat beragam pungutan, maka daya beli kelas menengah akan makin melemah. “Implikasinya dia akan turun kelas,” ucapannya pada diskusi daring Indef, Senin, 9 September 2024.
Saat ini daya beli kelas menengah sedang tergerus. Dengan berlakunya beberapa pungutan baru tahun depan, Eko menafsirkan akan segera ada penurunan dari kelas menengah ke calon kelas menengah atau aspiring middle class. Dikhawatirkan mereka itu bisa saja turun ke kasta lebih lanjut rendah lagi yakni kelompok rentan atau miskin. Jika itu terjadi, menurut beliau pemerintah justru diperlukan mengeluarkan ekstra anggaran untuk bantuan sosial.
Ia menekankan pemerintah penting menangguhkan kebijakan pengunduran pungutan sampai situasi dunia usaha membaik, kemudian dievaluasi kembali. “Jangan sampai suku bunga mulai turun, bumi industri malah tidak ada bergairah oleh sebab itu pungutan-pungutan ini,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang digunakan akan segera berlaku pada Januari 2025 adalah kenaikan PPN berubah menjadi 12 persen. Menurut Eko ini seharusnya sanggup ditunda, semata-mata hanya telah disahkan di Undang-Undang, sehingga harus langkah pembatalan. Belum diterapkan hanya konsumsi kemudian daya beli sudah ada merosot, apabila dilanjutkan, Ia menambahkan, kelas menengah akan makin menurun. Dampaknya tahun depan peningkatan ekonomi bisa saja berada di bawah 5 persen.
Fenomena turun kasta kelas menengah memang benar sudah ada terbentuk sejak lima tahun belakangan. Badan Pusat Statistik mencatatkan hingga 2024, jumlah agregat warga yang masuk kategori ini sebesar 47,85 atau turun 9,48 jt melebihi pada waktu pandemi yang sebanyak 57,33 jt orang.
BPS mengklasifikasikan kelas menengah pada 2024 sebagai warga yang tersebut penghasilannya antara Rupiah 2 – 9,9 juta. Sementara calon kelas menengah Simbol Rupiah 874 ribu – 2 juta, lalu kelompok rentan miskin antara Rupiah 582-874 ribu.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin memaparkan kelas menengah amat sensitif terhadap inovasi kebijakan sektor ekonomi politik. Sehingga daya belinya harus terus dijaga, akibat konsumsi kelas menengah porsinya lebih lanjut dari 80 persen total konsumsi penduduk.
Pilihan editor: Pemerintah Resmi Atur Tata Niaga Ekspor Kratom
Artikel ini disadur dari Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
