Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 dalam Sidang MK
Jakarta – Pengamat ekonomi dan juga kebijakan pemerintah Faisal Basri mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 5 September 2024 dini hari ke usia yang dimaksud sebulan lagi menginjak 65 tahun. Wafatnya Faisal Basri meninggalkan duka yang mendalam bagi sejumlah orang. Dia dikenal sebagai sosok yang mana kritis kemudian progresif di menyoroti kebijakan pemerintah. Buah pikirannya turut menyokong reformasi ekonomi lalu urusan politik yang mana memihak rakyat.
Faisal Basri sendiri pernah berubah menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden lalu Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024. Berikut kilasnya.
Singgung kebijakan pemerintah gentong babi, impor beras, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Faisal Basri menyampaikan berubah-ubah isu mulai dari kebijakan pemerintah gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Faisal menggambarkan pada saat Airlangga Hartarto mengambil bagian dan juga pada pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa pada waktu itu, Ketua Umum Partai Golkar yang disebutkan juga menginformasikan terhadap penerima bantuan bahwa bantuan yang dimaksud berasal dari partisipasi Jokowi.
Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengundang para penerima bantuan untuk berterima kasih terhadap Jokowi dengan mengupayakan kebijakan yang didukung olehnya.
Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang digunakan mengemukakan bahwa “tidak permasalahan jikalau Anda ingin menimbulkan Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma.” Hal ini menunjukkan perbedaan pada pendekatan mentalitas dan juga moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi acara bansos.
Faisal turut menyinggung teori pork barrel atau kebijakan pemerintah gentong babi. Menurutnya, teori yang dimaksud asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di dalam Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud pada proyek-proyek mercusuar seperti jembatan serta sebagainya. Namun ke Indonesia, menurut Faisal, pork barrel terdiri dari sembako yang disalurkan melalui kegiatan bantuan sosial atau bansos.
“Pork barrel pada negara-negara tumbuh ini berbeda bentuknya lantaran pendapatannya masih rendah, tingginya hitungan kemiskinan pada Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin,” ujar Faisal di sidang di dalam Gedung MK.
Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri sudah pernah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala area atau pemilihan gubernur serentak. Menurut Faisal, aturan yang dimaksud akan ditetapkan melalui peraturan tempat atau Perda.
Dalam sidang sengketa Pilpres dalam MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang mana diyakini diperpanjang oleh pemerintah untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rupiah 200 ribu per bulan diberikan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga semestinya berakhir pada Desember 2023.
Mulanya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah dilakukan mereda pada ketika itu.
Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi meyakinkan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan juga cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan juga 2023, yang mana menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih tinggi parah, namun tiada ada bantuan sejenis seperti BLT El Nino pada waktu itu.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya saja digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan situasi nyata masyarakat. Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara.
HATTA MUARABAGJA | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI| ADIL AL HASAN
Artikel ini disadur dari Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK
