Jakarta – Forum Warga Peduli Parlemen (Formappi) meragukan keseriusan Panitia Khusus Angket atau Pansus Haji. Formappi pesimis kinerja Pansus akan berdampak terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus pembentukkan Pansus Haji lebih banyak didorong oleh aspek kebijakan pemerintah dibandingkan hambatan penyelenggaraan haji.
Menurut Karus keberadaan Pansus Haji tak bisa jadi dipisahkan dari perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dalam bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Indikasi lainnya, ujar Karus, terbentuknya Pansus Haji yang dimaksud bergulir cepat pada pada waktu PKB akan mengadakan muktamar.
“Sejak awal Formappi curiga motifnya lebih lanjut didorong oleh kepentingan pada luar persoalan haji. Kecurigaan ini muncul lantaran tahapan pembentukan Pansus Angket Haji ini sangat cepat. Proses pembentukan Pansus Angket biasanya tak pernah secepat itu,” kata Lucius terhadap Tempo pada waktu dihubungi, Sabtu, 14 September 2024.
Karus memaparkan langkah-langkah cepat pembentukan Pansus Haji tak lepas dari peran Muhaimin yang mana menjadi Pemimpin Rapat Paripurna pada waktu Pansus Haji ini disepakati di dalam Paripurna DPR.
“Maka keseriusan Pansus Haji sampai pada titik akhir pengambilan langkah sangat ditentukan oleh dinamika relasi PKB kemudian NU ke luar DPR,” ujar Karus.
Karus memprediksi semangat Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan melemah mengingat terpilihnya kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB.
“Saya meninjau saat PKB Muhaimin berhasil melintasi tantangan yang digunakan muncul di seputar persoalan muktamar, semangat untuk menuntaskan Pansus Haji ini agak kendor,” ujarnya.
Mengutip laporan Koran Tempo edisi 31 Juli 2024, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat melarang Pansus Haji bekerja selama masa reses. Larangan yang dimaksud terkait dengan sikap PBNU. Dasco adalah Ketua Harian Partai Gerindra yang digunakan segerbong dengan PBNU ke pada koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Adapun Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pembentukkan Pansus Haji dimotori oleh PKB untuk menyerang adiknya, Menteri Agama Yaqut serta PBNU.
“Jangan-jangan ini kesulitan pribadi gara-gara menterinya adik saya. Jangan-jangan yang dimaksud diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, sesudah itu diincar lantaran masalah-masalah pribadi begini,” kata Yahya pada waktu konferensi pers seusai rapat pleno PBNU dalam Hotel Bidakara, Ibukota Indonesia Selatan, Ahad, 28 Juli 2024.
Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB Marwan Jafar memaparkan Pansus akan bekerja secara objektif serta tidaklah terkait dengan hubungan PKB-PBNU.
Marwan mengutarakan persoalan haji merupakan puncak gunung es yang sudah ada berlangsung secara beruang. “Sangat (kegiatan haji tahun tak lama kemudian juga memiliki indikasi yang sama), ini kan puncak gunung es saja,” katanya seperti dikuti Antara, Senin, 9 September 2024.
ANTARA berkontribusi pada tulisan ini.
Pilihan editor: AHY: 117 Juta Lingkup Tanah Sudah Terdaftar Lewat Inisiatif PTSL
Artikel ini disadur dari Formappi Ragukan Kinerja Pansus Haji DPR: Motifnya di Luar Persoalan Haji
