TEMPO.CO, Ibukota Indonesia – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, memaparkan kinerja Kementerian Komunikasi dan juga Informatika pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki banyak permasalahan. Persoalan yang disebutkan seharusnya berubah menjadi catatan bagi Menteri Komunikasi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan Kementerian Komunikasi masih mempunyai berbagai permasalahan walau secara umum perkembangan infrastruktur dalam bidang komunikasi serta informatika terus berjalan. “Kami lihat permasalahannya banyak sekali, seperti pembobolan Pusat Fakta Nasional Sementara (PDNS), judi online, lalu jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya terbangun,” kata Dave di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro), Jumat, 13 September 2024. “Catatan kekurangan yang digunakan terbentuk selama ini jadi pekerjaan rumah untuk kementerian berikutnya.”
Dave berbagai mengetahui permasalahan di Kementerian Komunikasi lantaran lembaga yang disebutkan berubah menjadi mitra kerja Komisi I DPR. Komisi I kerap memanggil Kementerian Komunikasi untuk mempertanyakan pembobolan Pusat Informasi Nasional dan juga semakin maraknya judi online.
Pusat Angka Nasional yang dimaksud dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan jiwa sejak 20 Juni lalu. pemerintahan baru mengakui apabila Pusat Angka Nasional diretas, empat hari pasca masalah tersebut.
Peretasan ini mengakibatkan layanan digital sebagian lembaga pemerintah terdampak. Awalnya, layanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum serta Hak Asasi Individu yang terungkap tidaklah dapat berfungsi. Tapi satu persatu layanan digital milik pemerintah pusat lalu pemerintah wilayah juga terungkap bergabung terdampak peretasan tersebut. Misalnya, beberapa jumlah layanan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, kemudian Teknologi.
Di samping Kementerian Komunikasi, Dave Laksono, juga menyinggung beberapa jumlah kementerian lainnya. Karena itu, Ketua Umum PPK Kosgoro ini berharap Prabowo memilih anggota kabinet yang tersebut kompeten ke bidangnya masing-masing, meskipun berasal dari partai politik. “Jangan menganggap menteri dari partai urusan politik itu tidak ada profesional. Kadang-kadang dari parpol pun bisa saja lebih lanjut sigap, lebih banyak berhasil dari orang-orang non-partai politik,” kata Dave.
Artikel ini disadur dari Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi
