INFO NASIONAL – Sebagai kota global, Ibukota Indonesia berbenah di dalam beragam sektor. Salah satunya menyiapkan Daya Baru Terbarukan (EBT), untuk membantu target pemerintah pusat mencapai emisi karbon nol persen pada 2060.
Penjabat (Pj.) Pemuka DKI Ibukota Heru Budi Hartono bahkan sudah pernah menegaskan dukungan ini, ketika merilis Peraturan Daerah DKI Ibukota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Daya Daerah Tahun 2023-2050. “Visi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Ibukota adalah terpenuhinya energi yang mana berawawasan lingkungan dan juga terdepan di pemanfaatan teknologi energi bersih,” ucapannya seperti dinukil dari Antara.
Sebagai salah satu penerap kebijakan itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi juga Energi (Disnakertransgi atau DTKTE) Provinsi DKI DKI Jakarta menyiapkan sebagian inisiatif dengan semangat sinergi. Artinya, melibatkan multi-pihak, dari instansi pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.
Salah satu upaya yang digunakan sedang digencarkan adalah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke atap gedung-gedung pemerintah, sekolah, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). “Kami telah menggalakkan setiap lini sektor untuk melakukan perkembangan PLTS lalu penyelenggaraan audit energi sebagai upaya konservasi energi,” kata Kepala DTKTE Provinsi DKI Ibukota Hari Nugroho pada pernyataan tertoreh terhadap Info Tempo, 10 September 2024.
Langkah berikutnya melalui peningkatan lingkungan kendaraan listrik. Caranya dengan menyediakan tambahan banyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta memperkenalkan insentif untuk konversi kendaraan listrik, termasuk kendaraan beroda dua motor listrik.
Pemerintah Pemprov DKI Optimalkan Kemungkinan PLTS
Pemprov DKI, kata Hari, juga memulai pembangunan jaringan transmisi listrik antar-pulau, yang dimaksud dikenal sebagai Nusantara Grid. Ini adalah akan memungkinkan pembagian sumber energi terbarukan antar-wilayah, sehingga listrik bersih dapat lebih tinggi merata dalam beraneka pusat industri.
Di samping itu, berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan mekanisme perdagangan emisi juga bursa karbon. Tujuannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca juga menyokong penanaman modal pada proyek-proyek energi terbarukan.
“Saat ini tupoksi (tugas pokok juga fungsi) yang diemban oleh DTKTE ke bagian hilir dan juga telah dilaksanakan adalah diversifikasi energi menggunakan biofuel lalu PLTS. DTKTE terus-menerus berkoordinasi dengan PLN terkait peraturan penyelenggaraan PLTS di sektor swasta maupun pemerintah juga pengembangan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum),” tutur Hari.
Sebagai contoh pengembangan lanjutan PLTS, DTKTE sudah pernah menjalankan studi kelayakan terhadap 27 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimaksud menghasilkan kembali kemungkinan pemanfaatan EBT. Misalnya, PLTS juga prospek penghematan energi gedung.
“Berdasarkan kajian yang tersebut telah dilakukan, acara pemasangan PLTS sangat efisien lalu dapat menurunkan pemakaian energi fosil, sehingga rumah sakit juga memberikan kontribusi pada penurunan emisi pada DKI Jakarta,” beber Hari.
Langkah sinergi ini, lanjutnya, bukan hanya sekali dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau rumah sakit milik pemerintah, tetapi juga perangkat dinas lainnya. “Misalnya, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI, melalui satu inisiatif kerja sebanding di pelaksanaan Earth Hour pada waktu Hari Bumi,” ucap Hari.
Akademisi dari Proyek Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengakui, upaya Ibukota Indonesia beralih ke energi bersih telah bagus. Namun, ia menyoroti persiapan sebagai kota global melalui sisi transportasi. Sebab, pemakaian transportasi rakyat yang digunakan masif akan menyumbang lebih lanjut berbagai perniagaan menciptakan energi bersih.
“Layanan Transjakarta telah dapat meng-cover 88,2 persen wilayah Pusat Kota Jakarta,” tulisnya terhadap Info Tempo. Djoko berharap, moda transportasi semacam ini dapat dikembangkan tambahan luas, terlebih Ibukota sekarang sedang menuju sebagai pusat kawasan aglomerasi bersatu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, juga Cianjur.
“Dalam mendirikan ekosistem transportasi publik, khususnya yang tersebut berbasis listrik atau baterai, pemerintah wajib menguatkan kebijakan dengan menetapkan transportasi umum sebagai prioritas wajib serta dasar pelayanan masyarakat,” papar pengamat transportasi itu.
Djoko menilai, di merancang sistem ekologi tersebut, pemerintah diperlukan bersinergi lintas sector. Misalnya, dengan perbankan lalu pengembang perumahan, khususnya pada wilayah Bodetabekjur.
Ia pun mengimbau lembaga, kementerian, atau instansi menghapus ego sektoralnya, agar target nol emisi karbon pada 2060 dapat tercapai. “Jadi tidak menyokong untuk membeli motor atau kendaraan listrik. Padahal, kebutuhannya adalah transportasi umum berbasis listrik,” tegas Djoko. (*)
Artikel ini disadur dari Kepedulian Pj. Gubernur Heru dan Upaya Pemprov Masifkan Energi Bersih
