Ibukota – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang tersebut sekarang terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang dimaksud lebih banyak tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih tinggi tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Area Industri kemudian Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal lalu menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat beberapa jumlah lingkungan ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga sektor kapal yacht yang sedang berprogres dalam kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang bisa jadi kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga ia bisa saja spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita ke sana. Ada yang digunakan nginap di hotel, ada yang mana pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran juga paket wisata, model hasil atau sarana apa belaka yang penting disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang digunakan ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
