Lepas Status Ibu Daerah Perkotaan Negara, Ibukota Indonesia Butuh Simbol Rupiah 600 Trilyun untuk jadi Pusat Kota Global
Jakarta -Penjabat Kepala daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memaparkan Ibukota Indonesia akan melepas status sebagai ibu kota negara. Dalam 20 tahun mendatang DKI Jakarta akan meningkatkan kekuatan peran sebagai Pusat Kota global berubah menjadi pusat pertumbuhan dunia usaha ke kawasan Asia Tenggara.
Dalam mewujudkan Perkotaan Global, Heru menyampaikan, DKI Jakarta membutuhkan anggaran sekitar Rupiah 600 triliun. Untuk mencapai itu penyelenggaraan di dalam Ibukota Indonesia harus terus dikebut. Untuk mencapai Perkotaan Global Jakarta, kata Heru, kegiatan ekonomi harus permanen tumbuh. “Menjaga perkembangan inflasi,” kata Heru untuk Tempo melalui asistennya pada aplikasi mobile perpesanan pada Sabtu, 7 September 2024.
Selain kegiatan ekonomi harus terus digenjot untuk menjaga perkembangan inflasi, menurut Heru, kenyaman kota harus terjaga. Kenyamanan kota itu, pada antaranya meliputi ruang terbuka hijau yang dimaksud terus ditambah, kemudian penyediaan transportasi umum yang tersebut nyaman.
Selanjutnya, ia menyatakan harus memperbanyak even international dalam Jakarta, seperti even olah raga, pertemuan-pertemuan internasional, lalu mempertahankan keamanan. “Investasi harus terus tumbuh,” tutur dia.
Wacana Pusat Kota Global Ibukota itu kembali digaungkan Heru Budi di membuka DKI Jakarta Investment Festival di dalam kawasan Kuningan, DKI Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Peralihan Ibukota ke kota global pasca pemerintah pusat memutuskan memindahkan status ibu kota ke Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Sehingga untuk menyebabkan Ibukota Indonesia sebagai kota global kemudian pusat perkembangan kegiatan ekonomi pada kawasan Asia Tenggara, Ibukota Indonesia membutuhkan beratus-ratus triliun rupiah. “Untuk mewujudkannya, Ibukota memerlukan perkembangan infrastruktur yang mana membutuhkan anggaran kurang lebih banyak Simbol Rupiah 600 triliun,” ujar dia.
Kebutuhan anggaran jumbo untuk merancang Perkotaan Global Jakarta, Heru Budi mengatakan, pemerintah provinsi memerlukan sokongan penanaman modal dari pada maupun luar negeri. Jumlah realisasi penanaman modal kumulatif Penanaman Modal Mancanegara kemudian Penanaman Modal Dalam Negeri di Jakarta, kata dia, sebesar Simbol Rupiah 62 triliun pada periode triwulan II-2024.
Han Revanda Putra, berkontribusi di penulisan artikel ini.
Pilihan editor: OJK Sebut Tetap Jaga Independensi Meski Terima APBN
Artikel ini disadur dari Lepas Status Ibu Kota Negara, Jakarta Butuh Rp 600 Triliun untuk jadi Kota Global
