DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral bermetamorfosis menjadi prioritas diplomasi Tanah Air ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Tanah Air menggalakkan reformasi PBB serta lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika dan juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keamanan, kemudian Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute pada Jakarta, Minggu.
Menurut dia, bentuk institusi multilateral yang tersebut ada pada waktu ini seperti PBB lalu Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Global II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tiada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah tak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesia senantiasa memacu aksi reformasi multilateral dikarenakan meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat lebih besar inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam bola yang digunakan semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menyebabkan bumi terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Negara Indonesia terancam melemah apabila tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola di dalam tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan serangkaian reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota masih Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya miliki populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang mana setara pada susunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
