Jakarta – Aliansi Ketenteraman Siber Untuk Rakyat (Akamsi) menuntut Budi Arie Setiadi untuk mundur sebagai Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo). Tuntutan yang dimaksud disampaikan lewat aksi di dalam depan kantor Kominfo hari ini.
“Kami minta Budi Arie mundur lantaran kelalaiannya mengurus data negara yang dimaksud akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” kata salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada orasinya di depan Gedung Kominfo, Ibukota Pusat, Rabu, 10 Juli, 2024
Tuntutan aksi ini didasarkan lantaran bobolnya Pusat Fakta Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Kebobolan ini, menurut Akamsi, mengakibatkan kerugian yang tersebut dialami rakyat. Kerugian yang disebutkan terdiri dari kesulitan akses terhadap layanan umum dan juga mengancam data pribadi warga.
Selain itu, Akamsi mengkaji penujukkan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis kemudian tiada mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh karenanya, Akamsi juga memohonkan pertanggungjawaban Presiden Jokowi melawan bobolnya PDSN 2 sebab menunjuk Budi sebagai khalayak yang tak kompeten pada mengawasi Kominfo. “Budi menteri giveaway,” kata salah satu kontestan aksi.
Selain orasi, partisipan aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa kontestan aksi juga membacakan puisi pada aksi ini.
Akamsi terdiri daei beberapa jumlah organisasi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi kemudian Advokasi Publik (ELSAM), Lokatsru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Negara Indonesia (YLBHI)
Artikel ini disadur dari PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo
