Dunia Pers Luar Negeri Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
Jakarta – Menteri Komunikasi kemudian Informatika Nusantara atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan di dalam beberapa media luar, termasuk media jika Singapura, Channel News Asia (CNA) yang mana mengumumkan Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.
Sebelumnya, diambil dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga dalam Indonesia, di antaranya 30 kementerian lalu lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi warga sipil yang digunakan berbasis pada Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebabkan petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah dilakukan ditandatangani lebih lanjut dari 18.000 khalayak di kurun waktu seminggu sejak dibuat.
Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang dimaksud menduga Budi berubah menjadi menteri lantaran membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada waktu pemilihan 2014 dan juga 2019. “Jangan sampai ada ‘giveaway‘ seperti ini terus (Jabatan) ini tempat yang digunakan sangat strategis oleh sebab itu kita tidaklah dapat dipisahkan dari bumi digital,” kata Nenden.
Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, kemudian ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang tersebut tersangkut kesulitan korupsi menara BTS 4G.
Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan jiwa terhadap akses data publik, dan juga melambatnya layanan online dari institusi yang mana terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang tersebut berkaitan dengan visa, izin tinggal dan juga pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, terbentuk antrian panjang di Bandara Soekarno-Hatta DKI Jakarta dikarenakan pemeriksaan paspor harus dikerjakan secara manual pasca sistem otomatis mati.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, memaparkan hari terakhir pekan sesudah itu bahwa sistemnya telah lama pulih sepenuhnya. Namun, tidak ada semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Security Siber Indonesia (BSSN), mengungkapkan 98 persen data yang digunakan disimpan pada pusat data yang dimaksud disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami mengamati hambatan utama adalah tata kelola juga tak ada solusi lain,” katanya di sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.
Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika tidaklah ada bantuan, itu bukanlah berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang tersebut mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan,” kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.
Juru bicara Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut pada PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Indonesia (BSI).
LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang digunakan bergerak dan juga berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi dalam Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar pada beberapa negara sempat berubah jadi orang yang terdampar ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.
Pusat data nasional yang tersebut terkena dampak menyimpan informasi penting diantaranya data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, juga data keluarga. Ini adalah juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti kegiatan kesehatan nasional serta kurikulum pendidikan.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I YUDONO YANUAR
Artikel ini disadur dari Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
