Nasional

Respons Komisi II DPR terhadap Fenomena Kotak Kosong di dalam pemilihan gubernur 2024

Jakarta – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia mengajukan permohonan masyarakat tiada berpikir negatif dengan fenomena kotak kosong yang digunakan muncul ke 41 tempat pada pemilihan kepala tempat atau Pilkada 2024.

“Kita jangan kemudian terlalu negative thinking terhadap masih munculnya fenomena kotak kosong,” kata Doli ketika dihubungi dalam DKI Jakarta pada Sabtu, 7 September 2024.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan hal itu menanggapi 41 tempat yang tersebut cuma mempunyai satu pasangan calon kepala tempat atau calon tunggal pada pemilihan gubernur Serentak 2024 berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Rabu, 4 September 2024 pukul 23.59 WIB.

“Jadi jangan kemudian setiap saat ditafsirkan kalau munculnya kotak kosong ini ini rekayasa gitu lho, enggak juga,” ucapnya.

Menurut dia, fenomena munculnya kotak kosong pada pemilihan gubernur 2024 justru merupakan hasil konsekuensi dari dinamika demokrasi di pemilihan kepala area ke Indonesia.

“Kan kita telah memberikan kesempatan seluruh wilayah ini untuk munculnya calon-calon, baik pakai mekanisme usulan partai urusan politik atau gabungan partai politik, maupun juga dari calon perseorangan. Bahkan, terakhir kan ambang batasnya diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi, kendati waktunya cukup singkat sebelum pendaftaran,” ujarnya.

Doli mengutarakan sarana untuk memungkinkan munculnya berbagai calon di dalam tempat dari segi regulasi telah memadai.

Dua Faktor Penyebab Munculnya Kotak Kosong

Doli menyebutkan aspek penggerak munculnya banyak kotak kosong di beberapa orang wilayah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. “Itu kemungkinan besar lantaran proses pembinaan situasi sosial kebijakan pemerintah memang benar belum memungkinkan untuk munculnya banyak tokoh, berbagai figur,” kata dia.

Dia mengemukakan partai urusan politik punya pekerjaan rumah harus lebih tinggi banyak mendirikan atau membina kader-kadernya. Dia memandang organisasi kemasyarakatan (ormas) juga punya andil di memunculkan tokoh-tokoh terbaik tempat sehingga merasa terpanggil untuk mengawasi tempat yang disebutkan dan juga mengikuti kompetisi pilkada.

“Terus juga bagaimana didorong supaya muncul para birokrat yang memang benar kuat ketokohannya, juga ormas-ormas yang lain harus juga terlibat menciptakan situasi agar munculnya banyak tokoh,” ucapnya.

Faktor kedua, kata dia, adalah ongkos urusan politik yang mana mahal ke Indonesia, salah satunya untuk mengikuti pilkada, yang berubah jadi penyebab banyaknya kotak kosong muncul di beberapa wilayah pada pemilihan kepala daerah 2024.

“Kalau ada penduduk yang merasa mampu, mereka selama ini punya ketokohan yang baik, tapi begitu dihadapkan dengan realitas kebijakan pemerintah pilpres ini mahal, harus menyiapkan sekian besar logistik, ya merekan jadinya enggak siap, mundur akhirnya,” tuturnya.

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Respons Komisi II DPR terhadap Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Related Articles

Back to top button