MALANG — Sebanyak 17 pemukim atau 38 persen dari 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkotaan Malang periode 2024-2029 menggadaikan surat tindakan pelantikan untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank Jatim.
Sekretaris DPRD Perkotaan Malang Zulkilfi Amrizal membenarkan informasi itu. Zulkifli menolak mengumumkan identitas anggota parlemen penggadai SK. Dia menganggap penggadaian SK lazim dikerjakan anggota DPRD pada banyak daerah, tidak cuma di Pusat Kota Malang.
Mereka mengajukan kredit sekitar sepekan setelahnya dilantik, 24 Agustus 2024. Mereka menuju ke Sekretariat Dewan (Setwan) untuk mengajukan permohonan surat keterang yang dimaksud menyatakan mereka benar Anggota DPRD Perkotaan Malang beserta rincian upah tanpa disertai penyebutan alasan memohon kredit. Setelah mendapat surat keterangan, anggota Dewan secara langsung berbicara dengan pihak bank.
“Saya tiada bisa jadi mengatakan siapa dan juga berapa uang yang dipinjam mereka, tapi itu fenomena yang tersebut umum terjadi ke mana-mana. Mereka ke Setwan untuk meminta-minta surat penjelasan serta rincian gajinya sebagai asal ngambil kredit perbankan,” kata Zulkifli, Jumat, 6 September 2024.
Menurut Zulkifli, angsuran pinjaman dana itu nantinya akan dipotong otomatis oleh Bank Jatim dari pendapatan bulanan anggota parlemen lantaran pembayaran pendapatan merek memang benar ditransfer ke Bank Jatim. Gaji anggota parlemen Simbol Rupiah 45 jt per bulan, sudah ada di antaranya komponen tunjangan transportasi, perumahan, juga komunikasi.
Ketua Sementara DPRD Daerah Perkotaan Malang I Made Riandiana Kartika juga menyatakan penggadaian SK oleh anggota Dewan lumrah berlangsung di sejumlah daerah, tidak fenomena baru dalam dunia politik. Meski demikian, Made mengimbau terhadap seluruh anggota parlemen Perkotaan Malang untuk berhati-hati sebelum memutuskan menggadaikan SK. Pertimbangkan betul konsekuensinya.
“Tapi itu kembali untuk merekan sebab merupakan hak pribadi per individu anggota sehingga bukan memerlukan persetujuan khusus dari pimpinan DPRD,” ujar Made, yang tersebut juga Ketua DPC PDI Perjuangan Perkotaan Malang.
Khusus legislator di dalam Fraksi PDIP, peminjaman dibatasi cuma 30 persen dari total penghasilan atau hanya saja sekitar Mata Uang Rupiah 300 jt juga rata-rata semata-mata meminjam Mata Uang Rupiah 200 juta.
Made mengaku, pihak perbankan, khususnya Bank Jatim, memang sebenarnya bergerak menawarkan produk-produk kredit seperti KPR (Kredit Perumahan Rakyat) hingga kredit multiguna terhadap anggota DPRD Perkotaan Malang. Kebanyakan anggota parlemen berurusan secara langsung dengan perbankan, tak diperlukan meminta-minta izin maupun persetujuan untuk pimpinan parlemen.
Sebanyak 45 Anggota DPRD Daerah Perkotaan Malang terpilih dilantik pada 24 Agustus 2024. Mereka berasal dari PDIP 9 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 7 orang, Partai Keadilan Sejahtera 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, Partai Golkar 6 orang, Partai Nasional Demokrat 3 penduduk orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Solidaritas Indonesi 2 orang, dan juga Partai Amanat Nasional satu orang.
Sumber Tempo mengatakan, anggota DPRD terpilih jadi debitur perbankan memang sebenarnya lumrah terjadi. Peminjaman merekan lakukan untuk melunasi utang-utang selama membiayai masa kampanye pemilihan legislator 2024.
Masalahnya, identitas dia sulit diketahui sebab ditutupi pimpinan Dewan maupun Setwan dengan alasan kerahasiaan perbankan. Padahal, ada pertanggungjawaban moral untuk rakyat yang memilih merek sehingga harusnya mereka itu transparan.
“Jika mereka itu banyak utang, gimana mereka mau kritis terhadap kinerja Pemkot (Pemerintah Kota) Malang dan juga jajarannya. Bisa-bisa merekan nanti lebih banyak sibuk nyari pemasukan sana-sini buat melunasi utang atau memperkaya diri sendiri,” kata sumber, yang dimaksud seseorang akademisi pengamat kebijakan publik.
Kebiasaan selama ini, satu hari pasca dilantik, berbagai anggota Dewan secara langsung mengesahkan perjanjian kerja mirip pengadaan kredit dengan bank tertentu. Peminjaman kredit ini biasanya difasilitasi Sekretariat Dewan, dengan besaran kredit antara Simbol Rupiah 1 miliar sampai Simbol Rupiah 2 miliar. Lama pelunasannya dikerjakan selama satu periode jabatan merekan atau selama lima tahun.
Pilihan Editor:Jokowi Ungkap Paus Fransiskus Kaget Mendengar Warga RI Masih Memilih Punya Anak
Artikel ini disadur dari Belasan Anggota DPRD Kota Malang Gadaikan SK Pelantikan ke Bank Jatim, Siapa Saja?
