Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian juga pengangkatan jabatan menteri di dalam ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, setiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung ke Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai khalayak dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di dalam Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan penampilan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan bergabung di penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya diperlukan mengundang kelompok untuk mengeksplorasi perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengutarakan ketika ini tidaklah perlu lagi. “Enggak perlu ada perjumpaan khusus dikarenakan sekarang Mas Thomas sudah ada ada pada sini,” kata beliau di konfrensi pers perkenalan wamen baru di dalam Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Pertemuan Negara Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang tersebut merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berkemungkinan memunculkan konflik kepentingan juga nepotisme.
“Berpotensi menyebabkan conflict of interest juga nepotisme,” kata ia ketika dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat ketika Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti serta Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, bukan diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang digunakan mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ucapannya lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat pada Nota Keuangan juga RAPBN yang dimaksud akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, sebab dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, sanggup profesional yang lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi tindakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah perwakilan menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Badan Studi juga Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli bukan ada urgensi atau situasi yang digunakan mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang digunakan hanya sekali tinggal beberapa bulan, rakyat akan mengawasi tiada ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, masyarakat akan mengamati pelantikan para Wamen itu sebagai turnamen bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengawasi ini sebagai bagi-bagi jabatan belaka daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat urusan politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menafsirkan langkah Presiden Jokowi melantik tiga delegasi menteri Kabinet Nusantara Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Tempat wamen ke situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi untuk media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, tindakan Jokowi juga akan segera dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya sekali tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidaklah yakin akselerasi kinerja menteri mampu direalisasikan di kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan sikap wamen bisa jadi mengantisipasi dunia usaha yang tersebut tak stabil.
“Setidaknya dapat mengantisipasi keadaan dunia usaha yang dimaksud tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
